Oleh-Oleh dari Forum Urun Rembug Reformasi Peradilan
Berita

Oleh-Oleh dari Forum Urun Rembug Reformasi Peradilan

Indonesian Judicial Reform Forum menjadi ajang sosialisasi, evaluasi dan refleksi program-program pembaruan Mahkamah Agung. Beragam gagasan dan pandangan disampaikan. Apa saja yang baru?

Muhammad Yasin
Bacaan 2 Menit

 

Perhelatan IJRF itu penting bukan karena digelar jelang hajatan demokrasi atau perhelatan politik. Forum ini lebih merupakan forum refleksi dan evaluasi –sekaligus sosialisasi bagi pihak luar peradilan— tentang program pembaruan yang telah dilaksanakan sejak reformasi Mahkamah Agung bergulir tahun 2003 silam. Dampak dari kebijakan itu, termasuk kekurangan di lapangan, dikaji ulang untuk dicarikan solusinya.

 

Tentu saja, pertanyaan mendasar yang layak diajukan adalah apakah program pembaruan yang dibuat selama ini telah berdampak positif? Upaya mengatasi tumpukan perkara akan membawa pembaca pada hasil yang relatif memuaskan. Sistem kamar yang diterapkan di Mahkamah Agung bukan saja membuat fokus penyelesaian perkara, tetapi juga memperkuat kepastian hukum. Penerapan berkas elektronik, penyelesaian perkara lalu lintas, small claim court hanya sebagian dari banyak kebijakan yang dampak positifnya bisa dirasakan. Tetapi memberantas korupsi dalam sistem peradilan belum sepenuhnya berhasil. Buktinya bisa dilihat dari satu per satu kasus operasi tangkap tangan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi. Beberapa kali operasi ternyata melibatkan oknum aparat pengadilan. Ironisnya, penyakit korupsi itu melibatkan mata rantai aparat penegak hukum, beserta pemegang kuasa dan uang.

 

(Baca juga: ICW: Kepentingan Ekonomi dan Politik Menghambat Pemberantasan Korupsi)

 

Penerapan tindak pidana korporasi adalah contoh lain kebijakan Mahkamah Agung yang positif. KPK juga mulai menyasar kemungkinan penggunaan kejahatan korporasi dalam satu dua kasus. Tetapi dalam praktek, niat besar memidanakan korporasi tak semudah membalik telapak tangan. Ini menunjukkan bahwa Mahkamah Agung tak bisa sendirian menjalankan program-program pembaruannya. Sepanjang berkaitan dengan kepentingan pihak di luar pengadilan, maka Mahkamah Agung perlu melibatkan mereka. Dalam konteks itulah IJRF 2018 menjadi penting.

 

Berkaitan dengan itu, hukumonline akan menurunkan sejumlah tulisan liputan khusus dari acara IJRF ditambah riset dan kajian lain yang relevan. Selamat membaca!

Tags:

Berita Terkait