Praktik culas terhadap jumlah takaran maupun harga dalam produk Minyakita oleh pihak tak bertanggung jawab menjadi perhatian dari berbagai kalangan. Tak saja pihak kementerian terkait, tapi Ombudsman Republik Indonesia. Setidaknya Ombudsman menemukan sejumlah persoalan yang beredar di pasaran. Terutama ketidaksesuaian takaran dengan yang tertera pada kemasan.
Anggota Ombudsman, Yeka Hendra Fatika, mengungkapkan dari sampel yang diambil di enam provinsi—Jakarta, Bengkulu, Sumatera Barat, Gorontalo, Kalimantan Selatan, dan Banten—terdapat tiga persoalan utama dalam produk Minyakita. Pertama, kesesuaian volume antara yang ditentukan pemerintah dengan praktik di lapangan. Kedua, kesesuaian harga. Ketiga, kesesuaian atribut pelabelan.
Berdasarkan uji terhadap 63 sampel setidaknya Ombudsman menemukan 24 diantaranya tidak sesuai takaran. Kekurangan volume dalam kemasan Minyakita bervariasi. Mulai dari 30 hingga 270 mililiter dari seharusnya.
“Jadi, isinya berkurang sekitar 30 sampai 270 mililiter,” ujar Yeka saat Konferensi Pers di Kementerian Perdagangan, Jumat (21/3/2025) kemarin.
Baca juga:
- KPPU Temukan Praktik Penjualan Bersyarat MinyaKita di Berbagai Daerah
- KPPU Mulai Lakukan Penegakan Hukum atas Penjualan Bersyarat Minyakita di Wilayah
Ia melanjutkan seluruh sampel uji petik menunjukan Minyakita di atas harga eceran tertinggi (HET) Rp 15.700 dengan rata-rata harga sebesar Rp 17.769. Harga terendah terpantau di Bengkulu dan Kalimantan Selatan sebesar Rp 16.000 tercatat di Bengkulu. Sedangkan harga tertinggi Minyakita di Banten dan Bogor mencapai Rp 19.000.
Selain permasalahan takaran, Ombudsman juga mendorong evaluasi terhadap Sistem Informasi Minyak Goreng Curah (SIMIRAH) setelah ditemukan berbagai masalah dalam distribusi Minyakita. Ombudsman menduga adanya tambahan rantai distribusi yang tidak terdaftar, seperti D3 dan D4, yang menyebabkan lonjakan harga sekitar Rp2.000 per liter.
