Ombudsman Temukan Sejumlah Persoalan Pengawasan Program Koperasi Desa Merah Putih
Terbaru

Ombudsman Temukan Sejumlah Persoalan Pengawasan Program Koperasi Desa Merah Putih

Ombudsman menemukan sejumlah persoalan di beberapa daerah. Di Kota Batam, terdapat koperasi yang mengalami kesulitan akses lokasi. Sementara di Kabupaten Mamuju, ditemukan lahan pembangunan koperasi yang berbatasan langsung dengan rawa.

Hanifah Dwi Jayanti
Bacaan 3 Menit
Anggota Ombudsman RI, Radian Syam dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (18/11). Foto: tangkapan layar youtube
Anggota Ombudsman RI, Radian Syam dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (18/11). Foto: tangkapan layar youtube

Ombudsman Republik Indonesia menemukan sejumlah persoalan dalam pelaksanaan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Temuan tersebut mencakup persoalan akses lokasi koperasi, kepastian lahan, hingga perizinan dan kelayakan bangunan.

Anggota Ombudsman RI, Radian Syam, mengatakan pengawasan dilakukan untuk memastikan program prioritas Presiden tersebut berjalan sesuai ketentuan dan memberikan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat.

“Pengawasan yang dilakukan oleh Ombudsman adalah untuk memastikan pelaksanaan program KDKMP berjalan sesuai dengan ketentuan dan penyelenggaraannya memberikan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat,” kata Radian dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (18/11).

Baca juga:

Ia menjelaskan, pengawasan dilakukan terhadap 14 koperasi di enam daerah, yakni Kabupaten Purworejo, Kota Batam, Kota Tual, Kabupaten Mamuju, Jakarta Selatan, dan Kabupaten Demak. Pemeriksaan tersebut mengacu pada 10 indikator pengawasan serta dua instruksi presiden yang menjadi dasar pelaksanaan program.

Dua instruksi presiden tersebut adalah Inpres Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan Inpres Nomor 17 Tahun 2025 terkait pembangunan gerai, pergudangan, dan kelengkapan KDKMP.

Dalam pelaksanaannya, Kementerian Koperasi memiliki sejumlah tanggung jawab, mulai dari penyusunan model bisnis, modul pembentukan 80 ribu koperasi, inventarisasi, pendampingan, pelatihan sumber daya manusia, digitalisasi, sosialisasi, hingga monitoring dan evaluasi. Sementara itu, pembangunan gerai melibatkan PT Agrinas melalui mekanisme swakelola, penyedia padat karya, maupun penunjukan langsung.

Temukan Persoalan Lokasi dan Perizinan

Dalam pemeriksaan lapangan, Ombudsman menemukan sejumlah persoalan di beberapa daerah. Di Kota Batam, terdapat koperasi yang mengalami kesulitan akses lokasi. Sementara di Kabupaten Mamuju, ditemukan lahan pembangunan koperasi yang berbatasan langsung dengan rawa.

Halaman Selanjutnya:
Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info