Bureaucratic Capture
Dalam orasinya, Boediono berpendapat bahwa salah satu gejala yang sangat penting ditangani dalam menata birokrasi adalah bureaucrartic capture. Fenomena ini sangat umum terjadi di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Gejala bureaucratic capture ini bisa dilihat dari banyaknya kasus hukum yang terjadi. Gejala ini timbul sebagai konsekuensi dari interaksi yang tidak sehat antara birokrasi dengan institusi politik dan institusi bisnis. Birokrasi yang masuk dalam perangkap tidak lagi menjadi pendorong pembangunan, sebaliknya menjadi penghambat pembangunan.
Dalam sistem politik multipartai bisa terjadi partai berusaha ‘menguasai’ cabang-cabang birokrasi melalui penempatan kadernya di posisi-posisi penting. Jika masuknya kader partai itu menjadi kompetisi politik dan merembes ke birokrasi, maka birokrasi akan menjadi korupsi sistemik. “Birokrasi menjadi ranah perebutan bukan hanya suara, tetapi juga dana,” ucap Boediono.
Bureaucratic capture tak hanya bisa dilakukan politisi, tetapi juga kelompok bisnis. Tujuannya bukan merebut suara, melainkan dana. Kelompok bisnis secara langsung masuk ke birokrasi untuk mempengaruhi proses tender proyek-proyek pemerintah; atau secara tidak langsung dan lebih halus dengan mempengaruhi diterbitkannya kebijakan dan peraturan yang menguntungkan bisnis mereka. Jika proses mempengaruhi kebijakan ini terus dibiarkan, dampaknya akan terasa dalam jangka panjang terhadap birokrasi. “Korupsi sistemik terjadi dan birokrasi tidak akan pernah menjadi perangkat pembangunan bangsa yang efektif.
Rektor UI Muhammad Anis dan Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, Eko Prasojo, mengatakan pentingnya reformasi dilakukan untuk menopang pembangunan. Reformasi birokrasi adalah suatu keniscayaan. Kampus akan memberikan kontribusi untuk pengambilan kebijakan. Kampus bisa berperan untuk apa yang disebut Boediono ‘meningkatkan kemampuan birokrasi dalam proses pengambilan kebijakan’.
Apalagi dalam perkembangan teknologi dan informasi saat ini. Kampus sangat bisa mengambil peran, memberikan masukan-masuk ilmiah dalam pengambilan kebijakan dan membangun reformasi birokrasi menggunakan teknologi informasi. Kampus bisa melahirkan sumber daya yang handal untuk masuk birokrasi. “Penerapan e-government mensyaratkan adanya birokrat-birokrat dengan kemampuan dan keterampilan baru," kata Boediono.
