Sejak sejumlah akademisi mengajukan judicial review Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat ke Mahkamah Konstitusi 2004 silam, hubungan organisasi advokat Peradi dengan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) kampus menjadi kurang harmonis. Ada kecurigaan berlebihan di masing-masing pihak. Apalagi atas permohonan judicial review tersebut, Mahkamah Konstitusi menyatakan pasal 31 UU Advokat tidak berlaku.
Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Bantuan Hukum yang kini mulai dibahas DPR kembali mempertemukan kepentingan organisasi advokat dengan LKBH kampus. Pasal 5 RUU merumuskan “bantuan hukum diberikan oleh advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum”. Rumusan ini merupakan peluang bagi LKBH untuk berkiprah kembali memperkuat pendidikan hukum klinis atau praktik hukum acara langsung ke pengadilan. “Ini adalah suatu terobosan yang harus didukung perguruan tinggi,” kata Artaji, Ketua Biro Bantuan Hukum (BBH) Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung.
Indonesian Legal Resource Center (ILRC) adalah lembaga yang selama ini aktif mendorong optimalisasi peran lembaga-lembaga bantuan hukum kampus. Bahkan minggu pertama Juni lalu, ILRC “mempertemukan” kalangan LKBH dengan organisasi advokat di Jakarta. Otto Hasibuan, Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia, hadir dalam acara yang digelar di Universitas Trisakti Jakarta tersebut. Menurut Uli Parulian Sihombing, Direktur Eksekutif ILRC, acara sejenis akan terus digalang agar timbul kesamaan persepsi antara kalangan advokat dan perguruan tinggi.
Berbicara dalam pertemuan tersebut, Otto Hasibuan juga menilai selama ini kecurigaan kalangan kampus, khususnya penyelenggara LKBH, terlalu berlebihan. Kalangan advokat sebenarnya menginginkan agar pasal 31 UU Advokat tetap berlaku agar tidak ada orang yang mengaku seolah-olah sebagai advokat padahal bukan advokat. Bagi dosen perguruan tinggi (negeri) yang ingin berpraktik di pengadilan, organisasi advokat bisa meng-endorse. Namun bagi kalangan perguruan tinggi, pasal 31 itu merupakan ancaman kriminalisasi jika mereka berpraktik di pengadilan. Puncak kecurigaan itu adalah permohonan judicial review terhadap pasal 31 UU Advokat.
Kecurigaan itu harus dihilangkan kedua belah pihak. Peradi pun mulai membuka diri agar tidak ada halangan dalam pemberian bantuan hukum. “Kecurigaan ini harus diselesaikan,” ujar Otto. “Peradi membuka diri bagaimana bekerjasama dalam rangka bantuan hukum cuma-cuma,” sambungnya.
RUU Bantuan Hukum adalah ruang bagi organisasi advokat, paralegal, dan akademisi kampus untuk mendiskusikan format ideal pemberian bantuan hukum dan praktik di pengadilan tanpa melanggar Undang-Undang Advokat. UU Advokat telah ‘mengebiri’ peran LKBH sehingga praktik hukum bagi mahasiswa tak bisa dilakukan dengan maksimal.
