Outsourcing Pasca Permenaker 7/2026: Sanksi, Potensi Sengketa, dan Mitigasi Risiko Hukumnya
Utama

Outsourcing Pasca Permenaker 7/2026: Sanksi, Potensi Sengketa, dan Mitigasi Risiko Hukumnya

Regulasi baru tersebut mengatur hubungan bisnis antara perusahaan pengguna (user) dan perusahaan alih daya (vendor), serta perlindungan pekerja, batasan jenis pekerjaan, konstruksi hubungan hukum, hingga pembagian tanggung jawab para pihak. Oleh sebab itu, perusahaan dituntut memperkuat tata kelola, dokumentasi, dan pengawasan terhadap pelaksanaan outsourcing.

Hanifah Dwi Jayanti
Bacaan 3 Menit
Partner Trilexica at Law Ida Bagus Adhitya Pudja saat Pelatihan Hukumonline bertajuk “Strategi Tata Kelola Outsourcing Perusahaan dalam Menghadapi Risiko Kepatuhan dan Hubungan Industrial” di Jakarta, Selasa (28/7/2026). Foto: RES
Partner Trilexica at Law Ida Bagus Adhitya Pudja saat Pelatihan Hukumonline bertajuk “Strategi Tata Kelola Outsourcing Perusahaan dalam Menghadapi Risiko Kepatuhan dan Hubungan Industrial” di Jakarta, Selasa (28/7/2026). Foto: RES

Penggunaan tenaga kerja alih daya (outsourcing) menjadi bagian penting dari strategi operasional perusahaan untuk mendukung efisiensi, fleksibilitas, dan kesinambungan bisnis. Namun, sejak terbitnya Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pekerjaan Alih Daya, praktik outsourcing tidak lagi sekadar dipandang sebagai instrumen efisiensi, melainkan harus dikelola melalui pendekatan kepatuhan yang lebih ketat.

Regulasi baru tersebut tidak hanya mengatur hubungan bisnis antara perusahaan pengguna (user) dan perusahaan alih daya (vendor), tetapi juga perlindungan pekerja, batasan jenis pekerjaan, konstruksi hubungan hukum, hingga pembagian tanggung jawab para pihak. Untuk itu, perusahaan dituntut memperkuat tata kelola, dokumentasi, dan pengawasan terhadap pelaksanaan outsourcing.

Partner Trilexica at Law Ida Bagus Adhitya Pudja menjelaskan ketidakpatuhan terhadap ketentuan baru dapat berujung pada sanksi administratif bagi perusahaan pengguna maupun perusahaan penyedia jasa outsourcing.

"Sanksinya terhadap compliance ini enggak hanya untuk user saja, tapi untuk vendor juga. Jadi dua pihak nih ada sanksinya di Permenaker ini," ujar Ida Bagus dalam Pelatihan Hukumonline bertajuk “Strategi Tata Kelola Outsourcing Perusahaan dalam Menghadapi Risiko Kepatuhan dan Hubungan Industrial” di Jakarta, Selasa (28/7/2026).

Hukumonline.com

Pelatihan Hukumonline bertajuk “Strategi Tata Kelola Outsourcing Perusahaan dalam Menghadapi Risiko Kepatuhan dan Hubungan Industrial” di Jakarta, Selasa (28/7/2026).

Pria yang akrab disapa Didit itu menjelaskan perusahaan pengguna yang menyerahkan pekerjaan di luar 6 kategori pekerjaan yang diperbolehkan berpotensi dikenai sanksi berupa peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, hingga penundaan pemberian perizinan berusaha.

Sementara itu, vendor yang tidak memenuhi kewajiban sebagai pemegang izin usaha di bidang alih daya dapat dikenai sanksi secara bertahap, mulai dari peringatan, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara, pencabutan izin, hingga denda administratif.

Halaman Selanjutnya:
Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info