Pajak E-Commerce Terbit, Ini Harapan idEA
Terbaru

Pajak E-Commerce Terbit, Ini Harapan idEA

Harus ada kesiapan dan edukasi bagi penjual online dalam menerapkan PMK 37/2025.

Aji Prasetyo
Bacaan 5 Menit
Sekretaris Jenderal idEA, Budi Primawan. Foto: Tangkapan layar YouTube
Sekretaris Jenderal idEA, Budi Primawan. Foto: Tangkapan layar YouTube

Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) menyampaikan tanggapan atas terbitnya Peraturan  Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025 tentang Penunjukan Pihak lain sebagai Pemungut Pajak Penghasilan serta Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan yang Dipungut oleh Pihak lain atas Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Pedagang Dalam Negeri dengan Mekanisme Perdagangan melalui Sistem Elektronik.   

“Kami di idEA baru menerima salinan resmi PMK 37/2025 pada 14 Juli 2025, sehingga saat ini kami masih mempelajari isi detailnya secara menyeluruh. Secara prinsip,. kami mendukung langkah pemerintah dalam memperkuat kepatuhan pajak, termasuk di sektor e-commerce,” ujar Budi Primawan, Sekretaris Jenderal idEA melalui keterangan tertulisnya, Selasa (15/7).

idEA menekankan bahwa PMK ini tidak menambah beban pajak baru bagi penjual, melainkan mengalihkan mekanisme pemungutannya ke platform digital. Namun demikian, implementasi di lapangan tetap membawa sejumlah tantangan administratif dan teknis. 

Baca Juga:

“Marketplace memang tidak diwajibkan memverifikasi surat pernyataan omzet dari penjual, namun harus menyediakan sistem yang memungkinkan seller mengunggah dokumen tersebut dan menyampaikannya kepada sistem DJP. Surat tersebut wajib dicetak, ditandatangani, dan bermeterai. Ini memerlukan kesiapan sistem, edukasi, dan komunikasi yang baik kepada para penjual,” lanjut Budi. 

Meskipun begitu, idEA menilai perlu adanya masa transisi yang cukup dan sosialisasi yang menyeluruh, terutama bagi pelaku UMKM yang belum terbiasa dengan administrasi perpajakan berbasis digital. Setidaknya ada rentang waktu setidaknya 1 tahun untuk merealisasikan hal tersebut. 

Di sisi lain, meskipun pajak dibebankan kepada penjual, dalam praktiknya ada potensi beban tersebut diteruskan ke konsumen. Hal ini lah yang menuntut para penjual untuk menerapkan strategi tertentu dalam aktivitas jual-beli di marketplace. idEA juga mencatat bahwa kebijakan serupa telah diterapkan di beberapa negara seperti India, Meksiko, Filipina, dan Turki. Namun, kondisi ekosistem digital di Indonesia berbeda dan menuntut pendekatan implementasi yang sesuai dengan konteks lokal. 

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info