Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) membuat rekor sebagai ‘penyumbang’ terdakwa terbanyak di Pengadilan Tipikor Jakarta, hari ini, Rabu (13/4). Dibagi dalam dua berkas yang dipidangkan secara terpisah, total ada delapan kader PDIP yang duduk di kursi pesakitan.
Di persidangan pertama, ada empat terdakwa Ni Luh Mariani Tirta Sari, Soetanto Pranoto, Soewarno dan Matheos Pormes. Di persidangan selanjutnya, Panda Nababan, Engelina Pattiasina, M Iqbal dan Budiningsih duduk di kursi terdakwa dalam kesempatan yang sama.
Delapan kader partai berlambang banteng itu didakwa menerima suap berupa traveller cheque dalam pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia. Proses pemilihan itu dilakukan di DPR pada 2004 silam.
Semua terdakwa dijerat dakwaan alternatif. Pertama melanggar Pasal 5 Ayat (2) jo. Pasal 5 Ayat (1) butir b UU pemberantasan Korupsi atau dakwaan kedua Pasal 11 UU Pemberantasan Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana.
Seluruh Traveller Cheque untuk anggota DPR dari PDIP berjumlah 196 lembar dengan nilai per lembarnya Rp50 juta. Sehingga totalnya senilai Rp9,8 miliar.
Terdakwa Ni Luh dan Soewarno, kata Jaksa Agus Salim, masing-masing memperoleh cek senilai Rp500 juta. Sedangkan Soetanto beroleh Rp600 juta. Terdakwa Matheos menerima Rp350 juta.
Jaksa Andi Suharlis melanjutkan, terdakwa Panda memperoleh cek senilai Rp1,45 miliar, terdakwa Enggelina, M Iqbal dan Budiningsih masing-masing mendapatkan cek senilai Rp500 juta.
Agus Salim menjelaskan, Panda ditunjuk sebagai koordinator pemenangan Miranda Swaray Goeltom sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (DGS BI) tahun 2004 silam. Atas hal itu, Panda selaku Sekretaris Fraksi PDIP lalu menelepon anggota PDIP yang lain, Dhudie Makmun Murod untuk menemui seseorang yang bernama Ahmad Hakim Safari MJ alias Arie Malangjudo di restoran Bebek Bali Senayan. Tujuannya untuk menerima titipan dari Nunun Nurbaeti.
Kemudian, Dhudie menelepon Arie dengan mengatakan akan mengambil titipan kode merah. Setelah mendapatkan titipan yang berisi Traveller Cheque BII senilai Rp9,8 miliar, Dhudie memberitahukan ke Panda.
Setelah itu Panda menyarankan agar cek tersebut dibagi-bagikan ke anggota Komisi IX dari Fraksi PDIP. "Seluruh perbuatan terdakwa bertentangan dengan kewajiban mereka sebagai anggota Komisi IX DPR yang dilarang menerima imbalan dari pihak lain dalam menjalankan tugasnya," katanya.
Tak Mengerti
Terdakwa Panda Nababan mengaku tak mengerti dengan dakwaan jaksa. Terlebih mengenai Pasal 55 KUHP yang menyertakan para terdakwa. "Saya tidak mengerti peranan saya dalam dakwaan tersebut. Dari siapa dan dimana Traveller Cheque tersebut. Berdasarkan hal-hal tersebut saya minta jaksa penuntut umum untuk menjelaskannya," katanya.
Hal senada juga diutarakan pengacara Panda, Juniver Girsang. Menurut dia, berdasarkan Pasal 155 ayat (2) huruf b KUHAP, untuk menjamin terlindungnya hak terdakwa guna berikan pembelaannya, maka penuntut umum berikan penjelasan atas dakwaannya, tapi penjelasan itu hanya bisa diberikan di permulaan sidang. "Jika klien kami sudah mengerti, baru kami beri eksepsi," katanya.
Mengenai hal itu, Jaksa M Rum menjelaskan bahwa kedudukan Panda sebagai penyelenggara negara pada prinsipnya tak dibenarkan menerima imbalan atau janji berupa barang atau uang dari pihak lain. Dalam kasus ini berbentuk Traveller Cheque. "Saat pertemuan dengan Poksi IX dan bertemu Dhudie, (Panda) menyuruh hubungi Arie, itu bagian-bagian perbuatan yang dilakukan Panda. Ini substansi dari surat dakwaan," tegasnya.
Sedangkan mengenai peran para terdakwa, kata Rum, akan dibuktikan dalam keterangan saksi dan bukti yang akan diajukan ke persidangan. Termasuk soal cek yang diterima Panda senilai Rp1,45 miliar. "Ini sebetulnya sudah masuk substansi, tapi karena diminta untuk menjelaskan ini, ya kami jelaskan. Jika dakwaan kami dianggap obscure, silahkan diajukan eksepsi."
Panda tak mau kalah. Ia masih bingung dengan penjelasan jaksa. Untuk itu ia berharap jaksa menarik kembali dakwaannya. Melihat perdebatan tak kunjung usai. Majelis hakim yang dipimpin Eka Budi Priyatna menegaskan agar para terdakwa membawa keberatan mereka dalam nota keberatannya (eksepsi) nanti.
"Mekanisme penarikan dakwaan melalui putusan sela, menurut Pasal 156 KUHAP, putusan sela diambil jika adanya keberatan. Demikian hasil musyawarah majelis," tutup Eka. Maka itu, sidang dilanjutkan pekan depan dengan agenda pembacaan eksepsi dari para terdakwa.
Didampingi Puluhan Advokat
Ada yang menarik dalam persidangan kali ini. Dari delapan terdakwa, puluhan advokat mendampingi kliennya. Bahkan kursi untuk para pengacara tak cukup menampung kuasa hukum yang berniat mendampingi para terdakwa.
Sebut saja, kuasa hukum dari Panda. Juniver Girsang mengatakan, pembela Panda dalam persidangan ini dilakukan oleh enam kantor advokat. Seluruh penasehat hukum yang terjun berjumlah 19 orang. "Seluruh advokat mendampingi Pak Panda umumnya pengurus Peradi," katanya. Dari pantauan lapangan, yang duduk dari posisi penasehat hukum Panda terdapat beberapa nama advokat senior seperti. Luhut MP Pangaribuan dan Abdul Hakim Garuda Nusantara.
Untuk advokat yang mendampingi terdakwa M Iqbal dan Enggelina Pattisiana berjumlah 18 orang. Juru bicara kuasa hukumnya dipegang oleh Petrus Selestinus. Sedangkan advokat yang mendampingi terdakwa Budiningsih, ada tiga orang dengan juru bicaranya Sugeng Teguh Santoso.
