Pimpinan DPR menyetujui rekomendasi Panitia Angket DPR RI terhadap Penyelenggaraan Haji Tahun 2024 untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal itu disampaikan Ketua DPR, Puan Maharani, dalam memimpin rapat paripurna pemungkas DPR periode 2019-2024 di Komplek Gedung Parlemen, Senin (30/09/2024).
“Apakah laporan akhir panitia khusus (pansus) terhadap penyelenggaraan haji dapat disetujui? Setuju!,” ujarnya meminta persetujuan disambut setuju anggota dewan yang hadir.
Ketua Panitia Angket DPR Penyelenggaraan Haji 2024, Nusron Wahid, mengatakan pembentukan angket ini didorong adanya dugaan ketidakpatuhan dalam pelaksanaan UU No.8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Tidak sesuai dengan prinsip good governance, akuntabilitas, dan transparansi.
“Laporan ini berusaha memberikan gambaran secara komprehensif mengenai berbagai isu yang terjadi selama penyelenggaraan ibadah haji tahun 2024 dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan sistemnya,” ujar politisi Partai Golkar itu.
Baca juga:
- Tok! DPR Resmi Bentuk Pansus Angket Pengawasan Haji 2024
- Radar KPK Siap Lacak Dugaan Gratifikasi Kuota Haji Khusus
Panitia angket telah melakukan penyelidikan dengan meminta keterangan dari saksi yang berasal dari Kementerian Agama, penyelenggara ibadah haji khusus (PIHK), jemaah haji, dan melakukan kunjungan lapangan di dalam dan luar negeri. Rapat berlangsung 19 Agustus 2024 sampai 24 September 2024. Sedikitnya ada 9 temuan yang dihasilkan dalam rangkaian proses penelusuran tersebut.
Pertama, kelembagaan, Kementerian Agama dalam menyelenggarakan ibadah haji masih berperan ganda yakni sebagai regulator sekaligus operator atau pelaksana. Padahal pendekatan di Arab Saudi tidak lagi secara Government to Government tapi Government to Business. Sehingga pelayanan yang diberikan kepada pihak syirkah menggunakan kerangka bisnis.
