Guru Besar Hukum Agraria UGM Maria Sumardjono menilai moratorium pemberian HGU atau HGB dalam skala luas bisa saja dilakukan, bila DPR dan pemerintah niat untuk melakukan hal itu. Apalagi, Komisi II beserta pemerintah sudah pernah melaksanakan moratorium, yakni moratorium pemekaran daerah dan moratorium penerimaan pegawai negeri sipil (PNS). “Moratorium PNS saja bisa,” ujarnya.
Meski begitu, Maria mengatakan perlu ada landasan hukum yang kuat mengapa pemberian HGU atau HGB dalam skala luas ini harus dihentikan sementara. “Perlu ada kajian filosofis dan teoritisnya. Bagaimana pokok-pokok pikiran? Lalu, kriteria skala luas itu seperti apa sih? Batasnya apa?” ujarnya.
Sebelum menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, lanjutnya, Komisi II juga harus memikirkan berapa lama moratorium akan dilaksanakan. “Kan tak bisa diterapkan berlaku surut. Bagaimana dengan yang sudah ajukan permohonan dan permohonan sudah diproses? Atau yang sedang diproses bagaimana?” tanyanya lagi.
Maria menilai bila kebijakan moratorium ini diterima sebenarnya pelaksanaannya mudah. Cukup membuat peraturan dengan beberapa pasal. “Lima pasal saja sudah cukup. Namun perlu diberi perhatian bagaimana dampaknya ke depan? Pemerintah selama ini kan lebih cenderung ke investor. Dampaknya kepada investasi bagaimana?” tuturnya lagi.
Meski begitu, Maria mengaku setuju dengan langkah moratorium ini. “Moratorium itu saya rasa perlu. Harus kita dukung. Cuma mungkin lebih pas jangka waktunya cukup lima tahun,” jelasnya.
Pelaksana Tugas Deputi V BPN Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Suwandi mengaku belum bisa menanggapi usulan para anggota dewan ini. Pria yang menggantikan posisi Aryanto Sutadi (yang sempat mencalonkan diri sebagai calon anggota KPKini) mengaku baru menduduki posisinya selama duabulan. “Soal moratorium nanti akan kami sampaikan ke pimpinan,” pungkasnya.
