Julius Ibrani, Ketua PBHI sekaligus mewakili Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi, menegaskan bahwa dirinya cukup mengapresiasi keputusan Pansel yang tidak meloloskan Nurul Ghufron. Namun dia mengingatkan Pansel untuk transparan dalam proses seleksi.
"Kita patut mengapresiasi 0,1% kinerja Pansel yang tidak meloloskan Nurul Ghufron. Tetapi selanjutnya, Pansel seharusnya transparan dalam berbagai hal, dalam segi keterbukaan timeline, dan alasan mengapa meloloskan kandidat dengan rekam jejak bermasalah. Pansel seharusnya berpihak pada kepentingan publik, bukan titipan elit”, ungkap Julius.
Julius menambahkan di saat yang sama, Pansel jangan justru menjadi komprador para penguasa dan koruptor.
“Kedua puluh nama kandidat Capim-Dewas yang diloloskan harus diperiksa Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) karena banyak dari pada kandidat yang kenaikan harta kekayaannya tidak wajar. Selain itu, masih ada nama-nama dengan rekam jejak kinerja buruk yang korup, harusnya dicoret sejak awal proses!” tegasnya.
Wanda Hamidah, Pegiat Antikorupsi, menjelaskan bahwa publik merasa patah hati karena KPK berusaha dimusnahkan pada masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Presiden terpilih, Prabowo Subianto diminta untuk tegas mengembalikan KPK ke jalan yang benar, guna menunjukan bahwa kepemimpinannya bukan hanya perpanjangan tangan Jokowi.
"Dan jangan sampai kita dejavu pada pemilihan Capim-Dewas KPK periode lalu yang menghasilkan pemimpin terpilih yang memiliki track record yang buruk”, ucapnya.
Natalia Soebagjo, Pansel Capim Dewas KPK 2015-2019 turut mengkritik kinerja Pansel KPK saat ini.
"Pengalaman saya waktu menjadi pansel saat itu tentunya tidak bisa jadi patokan pansel sekarang, tapi ada poin yang penting yang harus dinilai pansel, yaitu integritas. Melihat KPK saat ini dimana sudah kehilangan independensinya dan integritasnya, kita harus mengawal 20 nama yang lolos ini sejauh mana individu ini mandiri dalam cara berpikir, bersikap", jelasnya.
