Ada sejumlah kriteria dibutuhkan untuk menjadi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Seperti diungkapkan anggota Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK, Saldi Isra kala berdiskusi di Dewan Pers, Senin (13/6).
Diantaranya mereka yang cakap, tidak tercela, dan berani. Mengenai syarat terakhir, mungkin semua maklum kenapa diharuskan. Publik tentunya masih ingat kasus kriminalisasi Bibit Samad Rianto dan Chandra Marta Hamzah. Keduanya dilaporkan tersangka korupsi yang ditetapkan KPK, Anggoro Widjaja terkait suap.
Bahkan peristiwa ditemukannya sejumlah benda aneh, yang diberitakan media sebagai sarana teluh juga menunjukkan bahwa teror akan selalu ditebar para koruptor ke KPK.
Kalau soal keberanian, orang Indonesia yang berpengalaman menentang penjajahan korporasi Belanda selama 3,5 abad dan saudara tua Asia, Jepang sekira 3,5 tahun tentu kelebihan stok. Hanya untuk kriteria itu. Salah satu yang punya modal berani mungkin La Ode Abdul Kaidal.
Siang itu, Selasa (14/6), pria berbadan bak binaraga itu datang tanpa modal persyaratan administratif untuk mendaftar. Kaidal mengaku, “Tahu pendaftaran dari dialog di televisi, jadi saya mau cari informasi saja.”
Berbalut safari abu-abu, itu saja modal dia datang ke meja pendaftaran. Ditambah kaca mata hitam sebagai pelengkap. “Ini juga untuk dipakai karena saya datang mengendarai motor.”
Kaidal pun bertutur alasan mengapa dia berani mendaftar sebagai pimpinan KPK. “Karena saya gusar dengan korupsi dan miskin akibat perbuatan mereka. Saya berani memenjarakan mereka,” ujarnya dengan nada tegas.
Pantas saja kalau dia berani. Pekerjaan yang dia geluti memang membutuhkan modal itu. Ya, Kaidal adalah seorang debt collector sebuah perusahaan pembiayaan ‘multifinance’ di Jakarta. “Saya memang debt collector bagian eksekusi,” ujarnya.
Kaidal menambahkan, kalau dipercaya untuk menangkap koruptor, dia tak akan pernah gentar. “Apalagi ini tugas negara,” tambahnya.
Sayangnya, kesungguhan Kaidal mungkin tidak punya tempat memimpin institusi seperti KPK. Apalagi, UU No 30 Tahun 2002 tentang KPK sudah mematok, batasan pendidikan minimal yang harus dimiliki bakal calon pimpinan KPK. Tapi biarlah waktu yang mencatat apakah Kaidal ‘berani’ mendaftar meski terbilang tak memenuhi kriteria administratif.
Pemburu kursi pimpinan pun datang dari para pensiunan lembaga negara. Semisal Tito Suyitno, pensiunan auditor BPKP yang purna tugas Januari 2011.
Pengalaman dan latar belakang Tito memang masuk kualifikasi. Apalagi dia punya segudang teman di KPK yang berasal dari institusi sama. “Haryono Umar itu dulu anak buah saya saat pimpin tim audit BPKP di Papua tahun 1986.”
Begitu pula dengan nama Deputi Informasi, Data dan Pengaduan KPK, juga rekan seangkatan Tito di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN). Bahkan, Direktur Penyelidikan KPK, Iswan Hilmi diakuinya junior-nya di BPKP.
Motif lain masa pendaftaran ini adalah mencari ‘panggung’ bagi kepentingan pribadi. Apalagi dengan memanfaatkan media untuk kepentingan itu.
Sebut saja salah satu mantan aktivis 1998. Dia sudah menghubungi beberapa wartawan agar saat mendaftar, aktivitas itu diliput media dan dipublikasikan. “Aku disuruh kantor,” sebut si wartawan sewaktu datang ke tempat pendaftaran.
Entah maksud apa dari peminat calon yang mengubungi media untuk ‘minta diliput’. Kalau sudah ‘banci tampil’ serupa ini, apakah KPK akan dibawa sebagai kuda tunggangan pribadi mereka yang terpilih? Semoga saja tidak!
