Rencana perubahan tersebut langsung menuai penolakan dari [sejumlah] fraksi. Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN) termasuk yang dengan tegas menentang. Abdillah Toha mengatakan F-PAN bersikukuh ingin mempertahankan rumusal yang awal bahwa setiap anggota DPR adalah mereka yang tidak pernah dijatuhi hukuman pidana lima tahun. Tanpa embel-embel apapun juga, tambahnya.
Seusai Raker, Ketua Pansus Ferry Mursyidan Baldan mengatakan perdebatan mengenai frase tidak sedang sudah rampung. Dia bahkan mengklaim Panja sudah sepakat untuk menggunakan frasa tidak pernah. Saat ini yang masih perlu dibahas, lanjut Ferry, adalah penjabaran detil dari frasa tidak pernah. Usulan yang berkembang sejauh ini ada dua, yakni tidak pernah tanpa ada batas waktu dan yang satu lagi tidak pernah kecuali sudah bebas selama beberapa tahun.
Jika benar rumusan itu berubah, maka dipastikan akan bertentangan dengan Putusan MK No. 14-17/PUU-V/2007. Dalam putusan itu, MK berpendapat syarat tidak pernah dihukum ancaman pidana 5 tahun atau lebih tetap diperlukan dalam rangka melindungi warga negara dari kualitas moral pejabat publik yang tidak baik, dimana salah satu ukurannya adalah tidak pernah dipidana.
Kepastian hukum
Mengomentari hal ini, Guru Besar Hukum Pidana Universitas Padjajaran Romli Atmasasmita mengatakan kedua rumusan kriteria caleg yang sedang diperdebatkan di DPR tersebut kacau. Romli menilai rumusan tidak pernah tanpa ada batas waktu dan tidak pernah kecuali sudah bebas selama beberapa tahun dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Romli justru mengusulkan rumusan yang lebih tegas yaitu tidak terlibat tindak pidana yang ancaman pidananya di atas lima tahun. Begitu diancam pidana lima tahun walaupun belum in kracht dia (caleg, red.) tidak bisa ikut Pemilu, imbuhnya.
Selain itu, dia juga mengkritik dicantumkannya kalimat memperoleh kekuatan hukum tetap. Romli memandang rumusan tersebut dapat menimbulkan kerancuan karena membuka peluang caleg yang bermasalah mencalonkan diri, selama kasusnya belum memperoleh kekuatan hukum tetap (in kracht). Ibarat bom waktu, rumusan ini akan menjadi bencana apabila anggota legislatif yang terlibat kasus pidana tersebut kemudian dinyatakan bersalah oleh putusan pengadilan yang telah in kracht.
Anggota DPR itu harus masuk penjara dan otomatis hak-haknya sebagai anggota DPR akan hilang. �ni akan membuat kinerja lembaga terganggu,� tukasnya. Romli juga menentang rencana diperbolehkannya mantan narapidana menjadi caleg. Dia beralasan, Anggota legislatif harus menjadi panutan, bagaimana seseorang yang pernah membunuh, merampok, memperkosa bahkan korupsi bisa duduk di DPR, ujarnya lagi
Namun begitu, Romli setuju apabila kejahatan politik dikecualikan. Dia berpendapat pada dasarnya seseorang yang melakukan kejahatan politik masih mempunyai hak untuk berpolitik. Romli beralasan Kejahatan politik, kejahatan yang terhormat sebetulnya, pungkasnya.
RUU Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD (Pemilu Legislatif) tinggal menunggu hari untuk disahkan. RUU yang menjadi bagian dari paket RUU Politik ini menjadi proritas dalam pengesahannya, mengingat pemilu 2009 yang sudah diambang mata. Namun begitu, dalam Rapat Kerja (21/2) antara wakil pemerintah yakni Mendagri Mardiyanto, Mensesneg Hatta Radjasa, Menkumham Andi Matalatta dan Meneg Pemberdayaan Perempuan Meutia Hatta dengan Pansus RUU Pemilu Legislatif terungkap masih ada beberapa persoalan krusial yang belum disepakati.
Pengaturan tentang persyaratan calon legislatif (caleg) baik itu DPR, DPD maupun DPRD, menjadi salah satu persoalan krusial tersebut, khususnya yang berkaitan dengan persyaratan tidak pernah dipidana. Panitia Kerja (Panja) sendiri yang ditugasi menggodok hal ini menyatakan �angkat tangan'. Sebagaimana tertuang dalam laporan yang disampaikan pada Kamis malam (21/2), Panja menyerahkan persoalan ini ke Pansus untuk mendapat persetujuan.
Pasal 12 | |
Usulan awal Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) (DPD): g. Tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali karena melakukan tindak pidana yang timbul karena kealpaan ringan (culpa levis) dan tindak pidana politik; | Alternatif: g. Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
|
Pasal 57 | |
(1) Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota harus memenuhi persyaratan: g. tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali karena melakukan tindak pidana yang timbul karena kealpaan ringan (culpa levis) dan tindak pidana kejahatan politik; | Alternatif: g. Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
|
Apabila dicermati, rumusan terakhir sebenarnya merupakan pengulangan dari bunyi Pasal 60 huruf i UU Pemilu Legislatif yang lama, ditambah dengan tindak pidana yang dikecualikan. Seiring dengan jalannya pembahasan, muncul usulan untuk mengganti kalimat tidak pernah dijatuhi hukuman pidana menjadi tidak sedang menjalani hukuman pidana.
