Parcel Hanya Terlarang Bagi Pejabat Negara dan Pemerintahan
Berita

Parcel Hanya Terlarang Bagi Pejabat Negara dan Pemerintahan

KPK menghimbau kepada siapa saja membeli parcel untuk dibagi kepada orang miskin, yatim piatu atau pegawai golongan bawah.

Hukumonline News
Hukumonline News
Aru
Bacaan 2 Menit

 

Menjawab keberatan itu, Lambok Hutauruk, Direktur Gratifikasi KPK menyatakan, KPK tidak pernah melarang masyarakat untuk membeli parcel. Yang dilarang menerima parcel oleh KPK menurut Lambok adalah pejabat negara atau penyelenggara pemerintahan. Selanjutnya KPK menghimbau kepada siapa saja untuk membeli parcel untuk dibagi kepada orang miskin, yatim piatu atau  pegawai golongan bawah, cetus Lambok.

 

Menjelaskan pelarangan itu, Lambok menyatakan penerimaan parcel tersebut merupakan salah satu bentuk dari gratifikasi yang diatur dalam Pasal 12 B Undang-Undang Nomer 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Iya, itu salah satunya. Dan gratifikasi itu tindak pidana korupsi, tegas Lambok.

 

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info