Rapat paripurna DPR menyetujui hasil uji kelayakan (fit and proper test) yang dilakukan Komisi III DPR terhadap calon hakim agung dan hakim ad hoc HAM Mahkamah Agung tahun 2025.
“Kami menanyakan kepada sidang dewan terhormat apakah Laporan Komisi III DPR RI terhadap hasil uji kelayakan (fit and proper test) calon hakim agung dan hakim ad hoc HAM pada Mahkamah Agung (MA) tahun 2025 dapat disetujui? Setuju,” tanya Ketua DPR Puan Maharani dijawab setuju seluruh anggota DPR yang hadir dalam rapat paripurna, Selasa (23/09/2025).
Dalam kesempatan yang sama Wakil Ketua Komisi III DPR, Dede Indra Permana Soediro, menjelaskan Komisi Yudisial (KY) telah melayangkan surat tertanggal 11 Agustus 2025 kepada pimpinan DPR tentang pengusulan nama calon hakim agung dan hakim ad hoc MA tahun 2025.
DPR menindaklanjuti surat itu dengan menugaskan Komisi III untuk memproses 13 calon hakim agung dan 3 calon hakim ad hoc HAM di MA. Dede mengatakan Komisi III DPR melaksanakan uji kelayakan (fit and proper test) terhadap para calon. Dimulai sejak 3 September 2025 Komisi III DPR menggelar rapat pleno tahap uj kelayakan antara lain membahas mekanisme dan tata tertib, jadwal dan pengumuman melalui media serta menyusun judul makalah.
Baca juga:
- CHA Lailatul Arofah: Hukum Adat Bisa Jadi Sumber Hukum di Pengadilan Agama dengan Syarat
- Komisi III DPR Setujui 10 Calon Hakim Agung dan Ad Hoc HAM 2025 Diparipurnakan
Proses seleksi calon hakim itu juga disiarkan melalui surat kabar nasional untuk mendapat masukan dari masyarakat luas. Komisi III dan panitia seleksi (pansel) KY menyelenggarakan rapat 8 September 2025. Selanjutnya Komisi II memulai uji kelayakan dengan pengambilan nomor urut dilanjutkan membuat makalah untuk mengetahui visi dan misi para calon.
“Komisi III selesai sesi wawancara uji kelayakan kepada calon hakim agung dan hakim ad hoc pada 9 sampai 15 September 2025,” kata politisi PDIP itu.
















