Pemilik mobil di Kota Samarinda, Kalimantan Timur kini perlu lebih memperhatikan ketentuan mengenai penggunaan jalan umum sebagai tempat parkir. Alasannya karena Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda telah mengatur sanksi baru. Pemilik kendaraan yang tidak memiliki garasi dan menggunakan jalan umum untuk memarkir kendaraannya harus lebih waspada. Simaklah isi Peraturan Daerah (Perda) Kota Samarinda Nomor 6 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Transportasi (Perda Samarinda 6/2026).
Kepala Dinas Perhubungan Kota Samarinda, Kotmarulitua Manalu mengatakan bahwa persoalan transportasi tidak dapat diselesaikan hanya dengan melakukan penertiban terhadap kendaraan yang sudah berada di jalan. Pemerintah perlu melihat sumber persoalan, termasuk kebiasaan masyarakat menggunakan badan jalan sebagai ruang parkir.
“Persoalan perhubungan, juru parkir liar, dan parkir liar bukan hanya persoalan di hilir. Kalau kita hanya menyelesaikan persoalan di hilir, masalahnya tidak akan pernah selesai. Kita harus melihat persoalan dari hulunya,” ujar Manalu dalam keterangannya, Sabtu (5/9/2026).
Baca juga:
- Riau Perbarui Aturan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Lewat Perda
- Pemkot Banjarmasin Resmi Atur Pengelolaan Air Limbah Domestik Lewat Perda
Perda Samarinda 6/2026 mengarahkan agar parkir di tepi jalan secara bertahap dihilangkan dalam lima tahun ke depan. Sebagai gantinya, Pemkot Samarinda menyiapkan arah pengembangan fasilitas parkir berupa gedung parkir, taman parkir, maupun fasilitas Park and Ride.
Selain penataan lokasi parkir, regulasi tersebut juga memperkuat konsekuensi terhadap pelanggaran. Bagi pemilik mobil yang tidak memiliki garasi dan menggunakan jalan umum sebagai tempat parkir, Perda mengatur denda sebesar Rp3 juta setiap tahun sebagaimana ketentuan Pasal 62 ayat (4) dan ayat (5).
Ketentuan mengenai parkir juga berlaku bagi pelaku usaha. Bangunan komersial yang berada di koridor jalan diwajibkan menyediakan ruang parkir sehingga kegiatan usaha tidak membebani badan jalan. Pelanggaran terhadap kewajiban tersebut dapat dikenai sanksi berupa denda Rp5 juta dan pencabutan izin usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 61 ayat (6).
















