Kegiatan berkumpul pada malam hari atau dini hari dapat dijerat dengan hukuman jika kegiatan tersebut menimbulkan kegaduhan atau mengganggu orang lain sebagaimana diatur dalam <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4c7b7fd88a8c3/nprt/38/wetboek-van-strafrecht-(wvs)-kitab-undang-undang-hukum-pidana-(kuhp)?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=KUHP" style="color:blue; text-decoration:underline">KUHP</a> lama yang masih berlaku pada saat artikel ini diterbitkan dan <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt63b3943c53853/undang-undang-nomor-1-tahun-2023?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=UU_1_2023_KUHP_baru" style="color:blue; text-decoration:underline">UU 1/2023</a> yang mulai berlaku 3 tahun terhitung sejak tanggal diundangkan, yakni pada tahun 2026. Bagaimana bunyi jerat hukumnya?

&nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Buat Gaduh di Malam Hari, Ini Jerat Hukumnya

Gedung KPPU di Jakarta. Foto: RES

Untuk mengantisipasi persekongkolan pelaku usaha dalam pengadaan barang/jasa serta perilaku lain di Pemerintah Propinsi, serta peningkatan upaya pencegahan melalui advokasi kebijakan.

Pentingnya Harmonisasi Kebijakan Persaingan Usaha dalam Penyusunan Perda

Direktur Riset dan Publikasi PusHAM UII Despan Heryansyah. Foto: ADY 

Menjalin relasi secara informal; melayangkan permohonan audiensi kepada instansi yang bersangkutan; atau mengajukan permohonan data dan informasi.

3 Pendekatan untuk Mendapatkan Peraturan Daerah

Untuk menyederhanakan jawaban, kami akan membahas proses pembentukan peraturan daerah provinsi. Setidaknya terdapat 5 tahap pembentukan peraturan daerah provinsi yaitu perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan/pengesahan dan pengundangan.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca dalam ulasan di bawah ini.

5 Tahap Proses Pembentukan Peraturan Daerah

Ilustrasi peraturan daerah. Foto: pexels.com

Peraturan Daerah meliputi Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota. Simak fungsi, muatan isi, dan asas pembentukannya, serta aspek penting pembentukannya berikut. 



Fungsi Peraturan Daerah dan Aspek Penting Pembentukannya

Peraturan menteri dan peraturan gubernur adalah peraturan delegasi atau peraturan yang lahir ketika memperoleh perintah pembentukan dari peraturan di atasnya. &nbsp;Misalnya, peraturan menteri lahir karena perintah dari peraturan presiden yang menghendaki adanya peraturan menteri untuk menjabarkan peraturan presiden.

Kemudian, antara peraturan menteri dan peraturan gubernur, manakah yang lebih tinggi? Bagaimana implementasi keduanya sekarang ini?

&nbsp;

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Peraturan Menteri dan Peraturan Gubernur, Mana yang Lebih Tinggi?

Penyusunan naskah akademik harus memenuhi standar yang diwajibkan sebagaimana diatur pada Lampiran I <a href="https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt4e573e59d0487/nprt/lt4d50fbec8b2ce/uu-no-12-tahun-2011-pembentukan-peraturan-perundang-undangan?utm_source=website&amp;utm_medium=internal_link_klinik&amp;utm_campaign=UU_12_2011" style="color:#0563c1; text-decoration:underline">UU 12/2011</a>. Naskah akademik adalah hasil penelitian perundang-undangan yang menyajikan solusi atas permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat, yang kemudian&nbsp; diselesaikan melalui penyusunan peraturan.

Apakah setiap peraturan perundang-undangan memerlukan naskah akademik? Bagaimana sistematika penyusunan naskah akademik?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Sistematika Penyusunan Naskah Akademik, Ikuti Tips Ini!

Dusun adalah bagian wilayah kerja pemerintahan desa yang dipimpin oleh Kepala Dusun. Ketentuan dan tata cara pembentukan dusun biasanya tertuang dalam peraturan daerah setempat.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.

Apa Itu Dusun dan Cara Pembentukannya

Beranda

Home

peraturan-daerah

Anda tidak dapat mengakses fitur Hukumonline Pro setelah

Segera lakukan perpanjangan untuk menghindari pemutusan akses fitur Hukumonline Pro.

Nama

Untuk memperpanjang langganan Hukumonline Pro, segera isi formulir di bawah ini dan tim kami akan menghubungi Anda!

Segera perpanjang langganan Anda untuk dapat mengakses seluruh fitur dari Hukumonline Pro.

Cari peraturan, putusan, artikel, klinik, berita, dan lainnya

Perpanjangan langganan Hukumonline Pro Anda sudah kami terima. Anda akan segera dihubungi oleh Tim Hukumonline untuk mendapatkan akses tanpa batas ke berbagai layanan dan produk terbaik dari Hukumonline Pro.

Hukumonline.com

#peraturan daerah