Insiden kapal pengangkut bantuan kemanusian ‘Mavi Marmara’ mengundang perhatian para politisi di parlemen. Mayoritas dari mereka mengecam tindakan Israel yang dinilai telah melanggar HAM serta prinsip-prinsip hukum internasional. Secara kelembagaan, DPR bereaksi dengan meluncurkan resolusi kaukus parlemen Indonesia untuk Palestina.
Membacakan hasil kaukus, al Muzamil Yusuf dari Fraksi PKS menyatakan Israel telah melakukan tindakan yang brutal dan biadab. Untuk itu, Kaukus mendesak Pemerintah Indonesia untuk menuntut penyelidikan insiden kapal Mavi Marmara melalui jalur politik di forum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Organisasi Konferensi Islam (OKI), dan juga ASEAN.
“Selain telah melanggar hukum perairan dan HAM international, (tindakan Israel) juga bertentangan dengan amanat UUD 1945 yang anti penjajahan,” ujarnya lantang. Kaukus, kata Muzamil, akan berinisiatif mendesak PBB untuk memproses penyelidikan dan bahkan mengeluarkan resolusi serta menjatuhkan sanksi atas tindakan Israel.
Sementara, Effendi Choirie berharap pemerintah tidak tinggal diam. Pemerintah, lanjutnya, harus memanfaatkan momentum ini untuk menunjukkan kualitas Indonesia di mata dunia. Diplomasi Indonesia, kata politisi PKB yang biasa disapa Gus Choi ini, tidak bisa lagi menggunakan cara konvensional. “Diplomasi kita harus dirumuskan model baru, terutama dengan masalah Palestina dan Israel,” ujarnya.
Selain itu, tambah Gus Choi, pemerintah harus segera mengambil tindakan tegas. Presiden SBY, misalnya, dapat memerintahkan perwakilan Indonesia di PBB untuk mengusulkan agar Israel diadili di Mahkamah International karena telah melakukan kejahatan besar. Gus Choi sebenarnya mengaku pesimis cara ini akan berhasil.
“Setidaknya jika tidak berhasil, namun kita sudah menunjukkan kepada dunia bahwa kita (Indonesia) sudah berupaya maksimal dan berani terdepan untuk masalah Palestina-Israel,” paparnya.
