Salah Kaprah
Anggota Dewan Kehutanan Nasional (DKN), Martua Sirait, mengatakan RUU P2H dinilai tidak perlu dan tidak mendesak untuk segera disahkan. Ia menilai RUUtidak menjawab persoalan yang terjadi di sektor kehutanan. Apalagi, rancangan ini juga mengatur ancaman pidana yang justru merugikan rakyat.
Martua menyarankan agar pemerintah dan DPR lebih memprioritaskan revisi UU No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan ketimbang membuat undang-undang baru. Apalagi materi yang diatur RUU P2H tak jauh beda dari UU Kehutanan.
Salah satu kelemahan dari UU Kehutanan adalah pola pengelolaan hutan. Martua menilai pola pengelolaan hutan yang berasal dari Jerman sejak zaman penjajahan tidak cocok dipakai di setiap negara berkembang, termasuk Indonesia. Pola pengelolaan yang dinilainya salah kaprah itu seperti, pengelolaan hutan dalam skala besar yang monokultur seperti Hutan Tanaman Industri(HTI),memisahkan pengelolaan hutan dengan pertanian, dan hutan dikuasai negara.
Kesalahannya, Martua melanjutkan,terletak pada ketidakjelasan penunjukkan status kawasan hutan. Dari 120 juta hektar kawasan yang ditunjuk negara sebagai kawasan hutan, hanya 14 persen yang telah selesai mengenai penentuan tapal batasnya. “Sisanya masih abu-abu,” ungkap Martua lagi.
Ironisnya, sengketa sering terjadi antara masyarakat setempat dengan para pengusaha yang memperoleh izindi daerah abu-abu semacam ini. Padahal, pemberian hak untuk mengelola hutan terhadap kawasan yang belum jelas mengenai tapal batas dilarang sebagaimana diatur dalam UU Kehutanan. Kemelut ini harus diselesaikan dengan cara menentukan kawasan pemukiman masyarakat hukum adat sekitar hutan atau di dalam hutan, baru lah penunjukkan kawasan hutan.
















