Setahun silam, tepatnya 10 Maret 2009, Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) membentuk Pusat Bantuan Hukum (PBH) berdasarkan SK Nomor 016/PERADI/DPN/V/2009. Salah satu tugas utama PBH adalah melaksanakan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma oleh advokat sesuai UU Advokat, PP Bantuan Hukum, Kode Etik Advokat Indonesia, dan Peraturan PERADI terkait.
Setelah satu tahun berdiri, PBH akhirnya menangani kasus perdana. Sebuah kasus pidana, dimana seorang remaja berusia 16 tahun bernama Dikma (nama samaran) tengah dihadapkan pada ancaman hukuman karena terseret kasus narkotika. Setidaknya dua pasal sangkaan yang digunakan aparat polisi untuk menjerat Dikma yakni Pasal 114 ayat (1) dan Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika, No 35 Tahun 2009.
Kedua pasal itu memuat ancaman hukuman yang cukup “menyeramkan”, berkisar pada empat tahun penjara hingga penjara seumur hidup serta denda milyaran rupiah.
Kepada hukumonline, Pengurus Harian PBH Anggara mengatakan kasus ini pertama kali diadukan oleh Ibunda dari Dikma. Sebagaimana juga dipaparkan dalam blog PBH, kasus ini berawal ketika Dikma pada 19 Juni 2010 sekitar tengah malam meninggalkan rumah. Malam itu, Dikma hendak mengantar temannya bernama Rot menuju ke daerah Kemayoran. Dikma sempat ragu berangkat, tetapi kemudian Rot mengiming-iming imbalan sejumlah uang.
Kepergian Dikma malam itu ternyata berakhir naas. Dikma dan Rot diciduk aparat kepolisian. Saat kejadian, aparat menemukan 0.2 gram zat psikotropika jenis shabu-shabu. Dikma dan Rot pun langsung digelandang ke kantor polisi setempat. Kepada ibunya, Dikma mengaku tidak diberi kesempatan terlebih dahulu untuk menghubungi orangtua atau kerabat lainnya.
Selanjutnya, Dikma dan Rot menjalani kisah yang berbeda. Dikma tetap mendekam di sel berpenghuni 10 orang yang kebanyakan orang dewasa. Sedangkan, Rot dibebaskan karena, sebagaimana dituturkan Dikma kepada ibunya, istrinya telah membayar sejumlah uang.
















