Setahun silam, tepatnya 10 Maret 2009, Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) membentuk Pusat Bantuan Hukum (PBH) berdasarkan SK Nomor 016/PERADI/DPN/V/2009. Salah satu tugas utama PBH adalah melaksanakan pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma oleh advokat sesuai UU Advokat, PP Bantuan Hukum, Kode Etik Advokat Indonesia, dan Peraturan PERADI terkait.
Setelah satu tahun berdiri, PBH akhirnya menangani kasus perdana. Sebuah kasus pidana, dimana seorang remaja berusia 16 tahun bernama Dikma (nama samaran) tengah dihadapkan pada ancaman hukuman karena terseret kasus narkotika. Setidaknya dua pasal sangkaan yang digunakan aparat polisi untuk menjerat Dikma yakni Pasal 114 ayat (1) dan Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika, No 35 Tahun 2009.
Kedua pasal itu memuat ancaman hukuman yang cukup “menyeramkan”, berkisar pada empat tahun penjara hingga penjara seumur hidup serta denda milyaran rupiah.
Kepada hukumonline, Pengurus Harian PBH Anggara mengatakan kasus ini pertama kali diadukan oleh Ibunda dari Dikma. Sebagaimana juga dipaparkan dalam blog PBH, kasus ini berawal ketika Dikma pada 19 Juni 2010 sekitar tengah malam meninggalkan rumah. Malam itu, Dikma hendak mengantar temannya bernama Rot menuju ke daerah Kemayoran. Dikma sempat ragu berangkat, tetapi kemudian Rot mengiming-iming imbalan sejumlah uang.
Kepergian Dikma malam itu ternyata berakhir naas. Dikma dan Rot diciduk aparat kepolisian. Saat kejadian, aparat menemukan 0.2 gram zat psikotropika jenis shabu-shabu. Dikma dan Rot pun langsung digelandang ke kantor polisi setempat. Kepada ibunya, Dikma mengaku tidak diberi kesempatan terlebih dahulu untuk menghubungi orangtua atau kerabat lainnya.
Selanjutnya, Dikma dan Rot menjalani kisah yang berbeda. Dikma tetap mendekam di sel berpenghuni 10 orang yang kebanyakan orang dewasa. Sedangkan, Rot dibebaskan karena, sebagaimana dituturkan Dikma kepada ibunya, istrinya telah membayar sejumlah uang.
Keesokan harinya sekitar pukul 16.00, Dikma baru berhasil menghubungi ibunya dengan menggunakan telepon genggam salah satu anggota kepolisian. Selang beberapa jam kemudian, ibu Dikma menjenguk. Kepada Ibunya, Dikma mengaku tidak tahu menahu tentang 0.2 gram shabu-shabu yang ditemukan di dalam kantongnya. Dikma juga bercerita bahwa ia dipaksa, bahkan ditampar, untuk mengaku dan menandatangani BAP.
Tidak hanya itu, sejak penangkapan sampai dengan ditandatanganinya BAP, Dikma juga tidak didampingi oleh penasehat hukum maupun orang dewasa lainnya. Hingga kini, surat penangkapan maupun penahanan Dikma belum pernah diterima pihak keluarga.
Begitu menyatakan siap menangani kasus ini, PBH langsung bergerak cepat. Salah satunya dengan mendatangi kantor polisi untuk menemui penyidik, tetapi hasilnya nihil. Karena tidak berhasil menemui penyidik yang menangani kasus Dikma, PBH lalu melayangkan surat kepada pihak kepolisian untuk meminta informasi perkembangan kasus.
Rencananya, Dikma tidak hanya akan didampingi petugas PBH. Seorang advokat bernama Ferry Firman Nurwahyu juga telah menyatakan siap memberikan bantuan hukum cuma-cuma (pro bono). Kepada hukumonline, Ferry mengaku tertarik menangani kasus ini karena, menurutnya, ada indikasi pelanggaran HAM yang dilakukan aparat kepada Dikma.
“Penyidik tidak menyediakan atau sekedar menawarkan kepada Dikma untuk didampingi pengacara, padahal ancaman hukumannya di atas empat tahun,” papar pendiri kantor hukum Lewi’s and Partner ini.
Ferry menyatakan siap membela Dikma selama menjalani proses hukum. Dia menginformasikan berkas kasus Dikma telah dinyatakan lengkap oleh penyidik (P-21). Rencananya, Senin ini (19/7), perkara akan dilimpahkan ke pengadilan. Selain itu, demi kepentingan pembelaan Dikma, Ferry akan melihat kemungkinan menempuh upaya praperadilan atau mengadukan aparat yang diduga melakukan pelanggaran ke Divisi Propam Mabes Polri. “Kalau ada celah, akan saya lakukan,” tukasnya.
Kasus Dikma, kata Ferry, bukanlah kasus probono pertama yang ia tangani. Sejak tahun 1997, Ferry mengaku aktif memberikan bantuan hukum probono. Makanya, beberapa tahun lalu, Ferry bersama-sama dengan kolega sesama advokat di antaranya Hamdan Zoelva dan Eggi Sudjana sempat mendirikan Asosiasi Pembela Islam (API).
“Salah satu kasus yang pernah kami tangani kasus Jafar Umar Thalib, terkait insiden Ambon,” ujarnya mengenang masa lalu. Namun, API akhirnya membubarkan diri menjelang diberlakukannya UU No 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
Satu hal yang menarik dari kasus perdana yang ditangani PBH adalah cara menjaring advokat yang mau memberikan bantuan hukum probono. Pengurus Harian Peradi Anggara bercerita, segala medium telah digunakan termasuk situs jejaring sosial yang lagi tren saat ini seperti Facebook atau Twitter. PBH juga berupaya mengirim surat elektronik ke sejumlah advokat yang pernah mengikuti kursus pendampingan kasus-kasus anak.
Banyak cara “modern” ditempuh, tetapi yang berhasil tetap saja cara “konvensional”. PBH, tutur Anggara, menggunakan medium telepon ke sejumlah advokat yang mungkin berminat mendampingi Dikma sehingga akhirnya Ferry Firman Nurwahyu yang juga Ketua PBH DPC Peradi Jakarta Pusat menyatakan bersedia.
















