Melalui Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Evi telah melaporkan tindakan PHK tersebut kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Utara. Berdasarkan pertimbangan Hukum dan pendapat mediator, dasar PHK terhadap Evi dianggap tidak dapat dibenarkan.
Sehingga, SK PHK terhadap Evi tidak memiliki dasar hukum. Berdasarkan Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) UU No 13 Tahun 2003, seharusnya SK PHK itu batal demi hukum. Dengan demikian hubungan kerja antara Evi dan IBII seharusnya tetap berlangsung.
Berdasarkan pertimbangan hukum mediator, Kepala Suku Dinas dan Mediator Kantor Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jakarta Utara telah menganjurkan Kwik agar memanggil Evi untuk kembali bekerja seperti biasa, dan Evi segera melaporkan kesediannya untuk bekerja.
Evi sudah melaksanakan anjuran yang diberikan Disnakertrans Jakarta Utara, namun tidak mendapatkan tanggapan dan jawaban yang layak dari Kwik. Evie merasa Kwik dengan sengaja melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri dan bertentangan dengan kesusilaan.
Dalam melayangkan gugatan, Evi juga menuntut ganti rugi atas kerugian materil dan immaterial. Gugatan materil terdiri dari gaji dan peneriman lain, uang perpisahan, biaya mengajukan gugatan pengadilan, dengan jumlah total Rp198.292.000.
Sementara kerugian immaterial dilayangkan karena adanya kegoncangan jiwa dan kegelisahan yang dialami Evi dalam menghadapi tindakan kwik yang sewenang-wenang dan diskriminatif. Evi mencantumkan kerugian immaterial sebesar Rp3 Miliar.
Karena mediasi sudah ditempuh dan tidak ada kesepakatan di antara penggugat dan tergugat, perkara ini kembali dilanjutkan. Sidang digelar di Pengadilan Jakarta Pusat, Selasa (21/9), dengan Majelis Hakim yang diketuai Yulman. Namun, kuasa hukum dari pihak Kwik belum melengkapi surat kuasa yang dipersyaratkan untuk dapat beracara. Sidang akhirnya ditunda untuk melengkapi persyaratan tersebut.
Ditemui usai sidang, kuasa hukum Kwik, Anggi Elimar enggan memberikan komentar. Dia berdalih tidak memiliki kewenangan untuk berbicara karena belum memegang surat kuasa dari Kwik Kian Gie.
















