Formulir 1 itu menurut Timboel harus menanyakan status pekerja lainnya, seperti harian dan magang. Sebab, penting untuk diketahui jenis pekerjaan apa yang dilakukan oleh para pekerja itu. Lalu, formulir tersebut sebaiknya memuat apakah di perusahaan pemberi pekerjaan sudah terbentuk serikat pekerja atau belum.
Dengan adanya serikat pekerja, Timboel melanjutkan, maka pengawas ketenagakerjaan dapat melakukan pengecekan atas kondisi kerja para pekerja pemborongan yang bekerja di perusahaan pemberi pekerjaan. Bahkan, pekerjaan pemborongan yang dimohonkan perusahaan pemberi pekerjaan ke Disnakertrans harus ditembuskan ke serikat pekerja di perusahaan tersebut. Sehingga, serikat pekerja dapat melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pemborongan pekerjaan itu.
Lalu, dalam surat edaran itu Timboel menyoroti adanya ruang bagi pengusaha untuk mengubah jenis pekerjaan penunjang yang akan diserahkan kepada perusahaan pemborongan sebagaimana disebut dalam formulir 3 dan 4. Lewat ketentuan itu Timboel merasa pemerintah sengaja membuka celah bagi pengusaha agar dapat meng-outsourcing di luar 5 jenis pekerjaan yang dibatasi kepada perusahaan penerima pemborongan pekerjaan.
Kemudian soal penetapan alur kegiatan yang diserahkan kepada asosiasi sektor usaha, menurut Timboel hal itu sebagai pengkondisian yang diciptakan pemerintah untuk membuka seluas-luasnya jenis pekerjaan yang bisa di-outsourcing.
Terlebih lagi untuk perusahaan yang bisnisnya bergerak di sektor yang sifatnya tunggal, dibolehkan membuat alur kegiatan proses pelaksanaan pekerjaan sendiri. Kemudian alur itu diajukan kepada Kementerian atau lembaga pembina sektor untuk ditetapkan. “Sia-sia saja pembatasan dan penetapan 5 jenis pekerjaan yang boleh di-outsourcing sebagaimana tercantum dalam Permenakertrans No.19 Tahun 2012 tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain,” tegas Timboel.
Selain itu terkait formulir 5 tentang pendaftaran perjanjian pemborongan pekerjaan, harusnya diatur agar sifatnya transparan. Sehingga, para pekerja atau serikat pekerja di perusahaan pemberi pekerjaan dan pekerja di perusahaan penerima pemborongan pekerjaan mengetahui perihal perjanjian itu. Transparansi itu menurutnya perlu juga dilakukan untuk outsourcing yang menggunakan mekanisme penyedia jasa pekerja.
Walau begitu secara umum Timboel menilai surat edaran tersebut merupakan cara pemerintah melegalkan seluruh jenis pekerjaan yang dapat diserahkan kepada pihak lain atau di-outsourcing. Caranya, dengan membuka ruang bagi outsourcing pemborongan pekerjaan secara luas. Yaitu sebagai celah atas pembatasan limajenis pekerjaan dalam pelaksanaan outsourcing yang menggunakan mekanisme penyedia jasa pekerja.
Terpisah, Ketua Hubungan Industrial dan Advokasi DPN APINDO sekaligus anggota LKS Tripartit Nasional (Tripnas), Hasanudin Rachman, mengatakan surat edaran itu tidak menjawab kegelisahan pengusaha atas Permenakertrans Outsourcing. Pasalnya, surat edaran itu sebagai tindak lanjut dari Permenakertrans Outsourcing, sedangkan Apindo memandang peraturan itu bertentangan dengan aspek prosedural dan perundang-undangan yang lebih tinggi. Selain itu ia mengingatkan, ketika merancang Permenakertrans Outsourcing, pemerintah tidak membahasnya di LKS Tripnas. “Surat Edaran itu ngawur,” tuturnya.
Menanggapi hal tersebut staf ahli Menakertrans bidang hubungan antar lembaga sekaligus Kepala Biro Hukum Kemnakertrans, Sunarno, mengatakan pembentukan Permenakertrans Outsourcing sudah melibatkan para pihak yang berkepentingan. Terkait dengan penentuan alur kegiatan utama dan penunjang sebagaimana diatur dalam Permenakertrans Outsourcing dan Surat Edaran menurutnya perlu dilakukan untuk mekanisme pemborongan pekerjaan. Tapi untuk mekanisme penyedia jasa pekerja, jenis pekerjaan yang boleh di-outsourcing tetap 5 jenis pekerjaan. “Untuk penyedia jasa pekerja hanya 5 jenis pekerjaan saja, tidak bisa yang lain,” tegasnya.