Juru Bicara KPK Johan Budi menanggapi kesediaan Eko menjadi juctice collaborator menyatakan bahwa pengajuan diri Eko akan dipelajari lebih dulu.
"Justice Collaborator itu adalah sebuah usaha dari tersangka yang bisa dinilai ikut membantu terkait proses penyidikan sebuah perkara, misalnya bisa membongkar kasus yang lebih besar, ada semacam 'reward' kepada orang-orang yang bertindak sebagai juctice collaborator," kata Johan.
Proses pendalaman justice collaborator, menurut Johan, tergantung pada peran tersangka. "Tergantung nanti, reward-nya tuntutan akan diperingan," ungkap Johan.
Menanggapi kemungkinan keterlibatan pejabat tinggi pajak dalam kasus itu, KPK juga mengaku siap. "KPK harus selalu siap, bukan soal siapa yang terlibat tapi tergantung 2 alat bukti yang cukup maka siapa pun tentu akan ditindak," tambah Johan.
Terkait kasus PT Genta, Kantor Wilayah DJP Jakarta Timur menjelaskan pemilik perusahaan tersebut telah ditahan sejak November 2012. PT Genta Dunia Jaya Raya (GDJR) adalah perusahaan yang membuat faktur pajak fiktif.
Upaya pengungkapan kasus berjalan lamban karena keberadaan perusahaan sering menghilang, sehingga sulit ditelusuri.
Modusnya perusahaan itu menawarkan diri berkedok perusahaan trading dan bila berhasil membuat faktur yang sangat mirip aslinya berdasarkan pesanan, jenisnya faktur pajak standar (PPN).
Dalam kasus suap pajak PT Master Steel, Eko dan Dian Irwan disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b dan atau Pasal 5 ayat 2 atau Pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengenai pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji terkait kewajibannya dengan ancaman pidana penjara 4-20 tahun dan pidana denda Rp200 juta - Rp1 miliar.
Sedangkan dua manajer PT Master Steel yang juga ditangkap pada hari yang sama yaitu Teddy Mulyawa dan Effendy Komala disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 atau Pasal 13 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tentang orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri sehingga bertentangan dengan kewajibannya yang ancamannya penjara 1-5 tahun dan denda Rp50-250 juta.
















