Maraknya pergerakan media sosial dan citizen journalism dewasa ini perlu disikapi serius. Peran media sosial tak bisa lagi dapat dikesampingkan dalam penyebaran arus informasi. Setiap orang bisa mengambil peran jurnalis sebagai penyampai informasi. Tak pelak, kode etik dan aturan yang memayungi para pegiat sosial media ini menjadi penting.
Demikian disampaikan Djaffar Assegaf, Corporate Advisor Media Group. Menurutnya, perlu kajian serius dari asosiasi wartawan seperti Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) untuk menentukan posisi para pegiat media sosial ini. Jika diperlukan, bahkan PWI bisa membentuk divisi sendiri yang mengurusinya.
Setidaknya, kata Djaffar, ada dua alasan pentingnya menegaskan posisi pegiat media sosial dalam ranah jurnalisme dan pers di Indonesia. Pertama, soal perlindungan. Dengan dikategorikan sebagai jurnalis dan membuat karya jurnalistik, pegiat sosial media bisa mendapatkan perlindungan sebagaimana diberikan kepada wartawan.
“Walaupun hanya bekerja di media sosial, tapi mereka juga berpotensi menghadapi ancaman, fitnah, dan lainnya yang perlu dibela secara organisasi,” kata Djaffar ditemui usai sebuah seminar di Jakarta, Kamis (18/8).
Selain itu, pegiat media sosial juga berhak atas perlindungan copyright (hak cipta) atas tulisan-tulisannya. “Sekarang tidak jarang media elektronik, terutama televisi yang mengambil materi berita dari media sosial, seperti blog atau twitter,” lanjutnya.
Di sisi lain, tegas Djaffar, dengan dianggap sebagai wartawan, pegiat sosial media juga terikat etika jurnalistik. “Itu akan otomatis seharusnya, kalau tidak dia (pegiat media sosial) bisa melemparkan isu apa saja. Jangan lupa, materi yang disampaikan melalui media sosial ini jauh lebih berisiko, karena bisa diakses siapapun dan di manapun,” jelasnya.
Mantan Ketua Dewan Pers, Atmakusumah Astraatmadja tidak sepakat dengan usulan mengkategorikan pegiat sosial media sebagai jurnalis. “Itu bergantung, saya kira perlu sangat hati-hati menyebut media komunikasi sosial ini sebagai media pers dan karya jurnalistik,” katanya.
Menurut Atmakusumah, ada beberapa kriteria yang perlu diperhatikan dalam hal ini. Di antaranya, isi yang disampaikan media sosial ini memenuhi kode etik jurnalistik dan standar jurnalistik profesional.
Meski demikian, Atmakusumah mengingatkan, sekalipun belum bisa disebut media pers atau karya jurnalistik, pegiat media sosial perlu mempelajari kode etik jurnalistik dan standar jurnalistik profesional dengan baik. “Agar karya mereka lebih dihargai dan dipertanggungjawabkan. Jangan sampai bicara melalui media sosial tanpa verifikasi, main sebut saja, dikutip sana sini, itu jadi desas-desus, itu sangat merugikan,” tegasnya.
Hal ini menurut Atmakusumah sejalan dengan rekomendasi dalam UNESCO Brisbane Declaration tentang Kebebasan Informasi. Deklarasi yang ditandatangani 3 Mei 2010 ini menganjurkan kepada setiap negara anggota UNESCO untuk menggiatkan melek media kepada warganya, terutama cara berkomunikasi yang memiliki etika.
“Artinya, itu sama dengan mengajurkan setiap warga, terutama tentu pegiat media sosial, untuk pelajari bagaimana membuat karya jurnalistik dan bagaimana karya jurnalistik ini dibatasi oleh kode etik,” jelasnya.
Atmakusumah juga sangat menyarankan setiap pegiat media sosial mempelajari deklarasi tersebut. “Saya anjurkan pelajari itu. Informasi atau pendapat yg disalurkan melalui media sosial itu dapat dihargai, akurat, tidak timbulkan keresahan, jika dapat dipertanggungjawabkan, sebagaimana yang diusahakan para wartawan melalui media mereka,” kata dia.
Sementara, Staf Ahli bidang Hukum Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Priyono, lebih mendorong para pegiat sosial media untuk membentuk asosiasi dan komunitas. Dengan demikian, ada otoritas yang bisa membentuk kode etik internal yang dapat dipatuhi bersama. “Kalau ada yang perlu didiskusikan, silakan berkonsultasi dengan Direktorat Jenderal Aplikasi Telematika Kemenkominfo,” katanya.
















