Majelis menilai, selain melanggar UU Pemberantasan Korupsi, perbuatan terdakwa juga melanggar ketentuan dalam Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintah. Yaitu, meminta kepada panitia pengadaan untuk memenangkan perusahaan tertentu dengan membuat daftar perusahaan yang harus dimenangkan.
Ketentuan sama yang dilanggar karena Ridwan tidak melakukan evaluasi tentang kemampuan perusahaan sehingga pekerjaan disubkontrakkan. Lalu, terdakwa menerima imbalan dari perusahaan pemenang lelang. “Majelis berpendapat unsur perbuatan melawan hukum telah terpenuhi dan ada dalam diri terdakwa," tutur Mien.
Dari proyek ini, ujar Hakim Anggota Sofialdi, negara telah dirugikan sekitar Rp131,2 miliar. Akibatnya, perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau koorporasi. Karena dari 25 perusahaan yang melaksanakan pekerjaan terbukti mensubkontrakkan pekerjaannya sehingga memperoleh keuntungan dari pekerjaan tersebut.
"Hal ini sesuai dengan laporan BPKP perihal hasil audit penghitungan kerugian negara atas pengadaan PLTS solar home system," ujarnya.
Baik terdakwa maupun penasihat hukumnya sama-sama pikir-pikir atas putusan yang dijatuhkan majelis. Begitu juga penuntut umum KPK. Usai persidangan, terdakwa mengaku kecewa dengan langkah KPK yang belum juga menyeret mantan Dirjen LPE Jacob Purwono dalam kasus ini. "Katanya KPK gak tebang pilih, ternyata bohong. Karena dia (Jacob Purwono) masih bebas," ujar Ridwan.
Sebagaimana diketahui, KPK telah menetapkan Jacob sebagai tersangka dalam kasus ini. Namun, hingga kini, mantan Dirjen LPE itu belum juga ditahan oleh lembaga antikorupsi tersebut.
Dalam uraian pertimbangan hukum, majelis mengatakan, pada Maret 2009 bertempat di ruangan kerjanya Jacob berpesan kepada ketua panitia pengadaan agar dimenangkan beberapa perusahaan karena titipan dari sejumlah orang, demikian uraian Hakim Anggota Tati Hadiyanti.
