Padahal, sebelumnya Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan sudah meminta DPR menunda pembahasan sejumlah RUU krusial yang masuk daftar Prolegnas Prioritas 2020 di tengah masa darurat kesehatan akibat wabah Covid-19 hingga kondisinya kembali normal. Sejumlah RUU yang dimaksud yakni RUU Cipta Kerja, RKUHP, RUU ASN, RUU Pemasyarakatan.
Menurut Koalisi, ada hal yang jauh yang lebih penting guna membantu mengatasi penyebaran wabah virus corona yang terus menyebar ke sejumlah wilayah Indonesia. Misalnya, fokus pada pembahasan Perppu No.1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Termasuk pembahasan perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2020 dan RUU yang relevan dengan penanganan Covid-19.
Karena itu, Koalisi yang terdiri dari ICW, Imparsial, PILNET Indonesia, PBHI, HRWG, LBH Jakarta, LBH Masyarakat, LBH Pers, Setara Institute, Walhi, Elsam, Amnesti Internasional Indonesia, mendesak DPR sementara menghentikan pembahasan dan pengesahan semua RUU kontroversial, seperti RUU Mahkamah Konstitusi, RUU ASN, RUU KUHP, RUU Pemasyarakatan, dan RUU Cipta Kerja.
















