Pekan Depan, Baleg DPR Bentuk Panja RUU Cipta Kerja
Berita

Pekan Depan, Baleg DPR Bentuk Panja RUU Cipta Kerja

Selain RUU Cipta Kerja, DPR bakal membahas pasal-pasal krusial dalam RKUHP dan RUU Pemasyarakatan. DPR merasa penanganan bencana wabah Covid-19 tidak menghambat program legislasi karena bisa dijalankan secara bersama-sama.

Agus Sahbani/ANT
Bacaan 2 Menit

 

"Kritik hal yang biasa dan wajar, nanti kita dengarkan apa keberatannya, masih ada ruang dialog," lanjutnya.

 

Menurut dia, Baleg akan menggelar uji publik terkait RUU Cipta Kerja dengan mengundang pihak-pihak yang berkepentingan termasuk kalangan buruh, pengusaha, dan akademisi. Dia mengatakan rapat pembahasannya akan dilakukan secara virtual dan kehadiran fisik, namun tetap mengedepankan protokol kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19. "Kami akan dengarkan semuanya, sehingga kehadiran RUU ini paling tidak bisa ditemukan titik persamaannya," katanya.

 

Membahas pasal krusial

Sementara Ketua Komisi III DPR RI Herman Hery mengatakan Komisi III membahas mengenai pasal-pasal krusial dalam RUU Pemasyarakatan dan RUU Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) meski belum pada tahap penyelesaian. "Kami di Komisi III DPR belum bicara penyelesaian (RUU Pemasyarakatan dan KUHP, red), baru bicara pembahasan termasuk ada pasal-pasal krusial yang harus didiskusikan dan dibahas masing-masing Panitia Kerja di Komisi III," kata Herman.

 

Herman mengatakan kedua RUU tersebut memang sudah masuk dalam agenda pembahasan dalam masa persidangan ketiga, sesuai kesepakatan di Baleg saat dimasukan dalam RUU carry over tahun sebelumnya. Menurut dia, kebetulan saja pada masa persidangan ketiga ini ada bencana pandemi Covid-19, tetapi bukan berarti DPR harus berhenti kerja. "Kami hanya membahas pasal-pasal yang kontroversi, jadi tidak ‘dibongkar’ ulang," kata dia.

 

Dia juga mengomentari pernyataan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin dalam Rapat Paripurna DPR yang mengatakan bahwa pimpinan Komisi III DPR meminta waktu sepekan untuk menyelesaikan RUU KUHP dan RUU Pemasyarakatan agar dibawa ke tingkat 2.

 

Menurut dia, Komisi III DPR RI hanya meminta persetujuan kepada pimpinan DPR untuk dimulainya pembahasan kedua RUU tersebut berdasarkan hasil Rapat Kerja (Raker) Komisi III dengan Menkumham, bukan untuk mengambil keputusan tingkat 2.

 

"Jadi tidak mungkin selesai dalam waktu seminggu. Mungkin Pak Azis salah dalam menyampaikannya," katanya.

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info