Namun, dalam rancangan permenakertrans itu, terdapat pula jenis pekerjan lain yang dapat di-outsourcing. Tapi terdapat persyaratan ketat yang harus dipenuhi, salah satunya harus mendapat penetapan dari Menakertrans tentang jenis pekerjaan apa saja yang diperbolehkan. Kemudian, dalam rancangan peraturan itu diatur pula soal masa berlaku izin operasional bagi PPJP per tiga tahun, padahal sebelumnya per lima tahun. Serta izin tersebut diterbitkan oleh pemerintah daerah (Pemda) di tingkat provinsi, sebelumnya izin tersebut diterbitkan pemda di tingkat kabupaten/kota.
Dalam perjanjian kerja di PPJP harus ada jaminan kelangsungan bekerja. Oleh karenanya ketika terjadi pergantian PPJP di suatu perusahaan pemberi kerja maka si pekerja dijamin kelangsungannya untuk bekerja. Sejalan dengan itu dalam perjanjian kerja harus memenuhi hak-hak pekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan termasuk apa yang diperjanjikan. Jika berganti ke PPJP lain, maka masa kerja pekerja harus dihitung untuk menetapkan upah.
“Pekerja itu tidak lagi dihitung dari masa kerja nol,” kata Sahat menjelaskan isi dari rancangan Permenakertrans kepada perwakilan federasi serikat pekerja di gedung Kemenakertrans Jakarta, Jumat (28/9).
Rancangan permenakertrans itu, Sahat melanjutkan, memuat hak-hak pekerja outsourcing seperti hak atas cuti, Jamsostek, tunjangan hari raya (THR), istirahat mingguan, ganti rugi sebelum perjanjian kerja berakhir, penyelesaian upah atas masa kerja dan lainnya. Terakhir, rancangan permenaker itu mengatur ketentuan peralihan pelaksanaan paling lama enam bulan sejak peraturan menteri ditetapkan. Peralihan itu menurut Sahat, memberi waktu kepada PPJP untuk menyesuaikan sesuai ketentuan yang berlaku.
Pada kesempatan yang sama, Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI), Timboel Siregar, mengkritik rancangan permenakertrans itu. Menurutnya pemberian izin perusahan outsourcing harus dikelola oleh pemerintah pusat, bukan Pemda d tingkat provinsi atau pun kabupaten/kota. Selama ini Timboel melihat, desentralisasi menjadi salah satu persoalan yang menyelimuti bidang ketenagakerjaan di Indonesia, terutama terkait dengan pengawasan. Oleh karena itu Timboel merasa penerbitan izin harus dipegang oleh pemerintah pusat.
Mengingat penentuan jenis pekerjaan yang dapat di-outsourcing mengacu pada alur proses produksi apakah inti atau penunjang, maka Timboel mengusulkan agar penentuan itu melibatkan serikat pekerja. Selama ini Timboel melihat dalam menentukan pekerjaan inti atau penunjang produksi, serikat pekerja tidak dilibatkan. Penetuan itu menurut Timboel menjadi salah satu polemik yang sering terjadi antara serikat pekerja dan pengusaha. Sebagai usulan, Timboel berharap agar ke depan, penentuan jenis pekerjaan inti atau penunjang harus ditentukan oleh serikat pekerja, pengusaha dan pemerintah.
Hal lain yang disorot Timboel dari rancangan tersebut adalah tidak diakomodirnya upah yang tidak diskriminatif bagi pekerja outsourcing. Pasalnya, mengacu putusan MK soal outsourcing, Timboel menilai tidak boleh terdapat diskriminasi upah antara pekerja berstatus tetap di perusahaan pemberi kerja dengan pekerja outsourcing. “Upah itu tidak boleh didiskriminasi dan itu belum diakomodir,” tuturnya.
