Selain itu Timboel menekankan agar pekerja outsourcing yang telah bekerja lebih dari tiga tahun dan beralih ke perusahaan outsourcing lain di perusahaan pemberi kerja yang sama, maka ketika beralih pekerja outsourcing itu harus diangkat menjadi pekerja tetap. Menurut Timboel hal itu sesuai dengan amanta pasal 59 UU Ketenagakerjaan.
Timboel juga menegaskan, untuk memperketat perusahaan outsourcing, harus ada deposit yang harus disetor perusahaan outsourcing untuk menjamin hak pekerja. Pasalnya, dalam praktik, Timboel kerap kali menemui terdapat perusahaan outsourcing yang lari begitu saja tanpa memenuhi hak-hak pekerja. Dengan adanya deposit, Timboel yakin hal itu dapat mencegah kerugian yang dialami oleh pekerja.
Sementara pengurus Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), Baris Silitonga, mengatakan persoalan selama ini ada di pengawas ketenagakerjaan yang tidak tegas. Sehingga banyak pelanggaran yang dilakukan terkait pelaksanaan outsourcing, namun dibiarkan. Ketidakseriusan pemerintah dalam menegakan aturan itu menurut Baris memicu serikat pekerja untuk melakukan upaya lain. Seperti mogok kerja. Oleh karena itu Bari menegaskan serikat pekerja yang tergabung dalam MPBI, tetap akan melakukan mogok kerja nasional yang rencananya digelar pada 3 Oktober 2012.
Sedangkan pengurus Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI), Musrianto secara tegas mengatakan outsourcing adalah bentuk perbudakan modern. Sehingga, peraturan apapun yang mengatur secara ketat soal outsourcing tetap tidak akan menghapuskan bentuk perbudakan itu. “Intinya, apapun bentuknya (peraturan yang mengatur outsourcing,-red), KASBI hanya ingin agar outsourcing dihapus,” pungkasnya.
