Sanjaya mengatakan, seharusnya ketika pekerja menuntut PHK maka pekerja berhak atas uang pesangon satu kali ketentuan Pasal 156 ayat 2, uang penghargaan masa kerja satu kali ketentuan Pasal 156 ayat 3, dan uang penggantian hak sesuai ketentuan dalam pasal 156 ayat 4 UU Ketenagakerjaan.
Karena itu, dalam petitum permohonannya, pemohon meminta MK menafsirkan bahwa Pasal 163 ayat (1) UU Ketenagakerjaan harus dibaca bahwa pengusaha wajib mem-PHK pekerjanya dalam hal terjadi perubahan perusahaan dan pekerja tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja lagi.
“Menyatakan Pasal 163 ayat (1) UU Ketenagakerjaan bertentangan dengan UUD Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai pengusaha harus mem-PHK pekerjanya dalam hal terjadi perubahan status, merger, peleburan dan buruh/pekerja tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja. Maka, pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 1 kali sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang perhargaan masa kerja 1 kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan dalam Pasal 156 ayat (4),” tuntutnya.
Ketua Majelis Panel hakim, Harjono meminta pemohon agar elaborasi alasan permohonan dengan dengan pasal batu uji yakni Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. “Ini agar majelis yakin hakim konstitusional pemohon benar-benar hilang,” kata Harjono yang didampingi hakim anggota Achmad Sodiki dan Anwar Usman.
Harjono juga menyarankan agar beberapa penafsiran Pasal 163 ayat (1) dalam praktek diuraikan dalam permohonan agar tergambar letak multitafsirnya. “Menurut Anda bagaimana bisa muncul multitafsir, misalnya tafsir ini bagaimana, lalu tafsir yang lainnya bagaimana, ini mesti dimasukkan dalam permohonan,” sarannya.
Sebelumnya, Dunung Wijanarko dan Wawan Adi Dwiyanto merupakan karyawan PT ABB Transmission and Distribution Jakarta yang belum lama ini telah melakukan merger. Lalu, mereka menolak melanjutkan hubungan kerja dan meminta untuk di-PHK lantaran perusahaan merger dengan perusahaan lain tepat pada 1 Januari 2011 lalu.
Namun, penolakan itu dianggap pengunduran diri yang tak berhak atas uang pesangon. Tak terima dengan keputusan perusahaan itu, para pemohon mengajukan gugatan ke PHI Jakarta. Alhasil, majelis PHI menyatakan menolak gugatan para pemohon. Saat ini, perkara ini tengah dalam proses kasasi ke MA.
