Membaca keresahan publik, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akhirnya memutuskan turun tangan dengan ‘sangat berhati-hati’ menengahi konflik Polri dan KPK. Presiden menyampaikan pidato yang ditunggu-tunggu, sekitar 40 menit, pada Senin (08/10) malam. Pidato Presiden SBY mendapat tanggapan positif dari banyak kalangan, mulai dari anggota DPR hingga para aktivis yang selama ini aktif mendorong pemberantasan korupsi.
“SBY akhirnya memimpin,” tulis Teten Masduki, Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia (TII), dalam kolomnya. Substansi pidato Presiden, tulis Teten, cukup menjawab persoalan yang dikeluhkan masyarakat.
Ketua KPK Abraham Samad mengapriasi isi pidato Presiden. Ketua Komisi III DPR Gede Pasek Suardika menilai penegasan-penegasan Presiden dalam pidatonya sudah tepat. Apresiasi senada datang dari banyak tokoh nasional. Sebagian besar menyambut positif solusi yang ditawarkan Presiden sehubungan dengan konflik Polri dan KPK.
Ada lima poin penting yang disampaikan Presiden. Pertama, perkara dugaan korupsi simulator SIM yang melibatkan Irjen Pol Djoko Susilo ditangani KPK, sedangkan Polri menangani kasus-kasus lain yang tidak terkait langsung. Kedua, keinginan polisi melakukan hukum terhadap Komisaris (Pol) Novel Baswedan tidak tepat dari segi waktu dan cara. Ketiga, pemerintah akan membuat aturan baru tentang penempatan penyidik Polri di KPK. Keempat, revisi UU yang memperlemah KPK tidak tepat. Kelima, Polri, KPK, dan Kejaksaan Agung diharapkan memperbarui nota kesepahaman yang pernah dibuat.
Beberapa hari setelah pidato Presiden SBY, kelompok masyarakat masih mendatangi dan memberi dukungan ke KPK. Di beberapa daerah, markas polisi didemo, sekaligus mengusung tema penguatan dan penyelamatan KPK. Peserta demo bukan hanya masyarakat kecil yang selama ini menjadi korban akibat perbuatan korupsi, tetapi juga seniman dan kalangan kampus.
Sebelum Presiden SBY berpidato, nuansa upaya mengerdilkan KPK dibaca oleh publik. Ketua Mahkamah Konstitusi, Moh. Mahfud MD, menyebut upaya itu dapat dirasakan masyarakat meski tak ada satu elemen yang secara jantan mengakui ingin membuat KPK lemah. Anggota DPR yang awalnya getol memperjuangkan revisi UU KPK pun ‘membersihkan diri’ seolah-olah ingin mendukung penguatan KPK.
Kondisi itu pula yang melahirkan kerisauan kalangan kampus hukum di Indonesia. Beberapa kampus akhirnya membentuk Forum Komunikasi Alumni Fakultas Hukum se-Indonesia (Fokal-FH). Kelompok lain juga menyuarakan agar KPK dan Polri sama-sama berjuang memberantas korupsi. Korupsi adalah musuh bersama yang harus diperangi.
Komunikasi dan Koordinasi
Kunci utama menyelesaikan mengimplementasikan pidato Presiden SBY adalah komunikasi dan koordinasi antara Polri dan KPK. “Polri ada di bawah Presiden, tentu harus patuh terhadap apa yang disampaikan Presiden,” kata Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Saan Mustofa. Menurut Saan, instruksi Presiden sudah jelas.
Mabes Polri juga telah mengambil langkah maju. Kepala Divisi Humas Mabes Polri, Suhardi Alius, mengatakan kepolisian siap menyerahkan kasus simulator. Kepolisian juga siap berkoordinasi dengan berkomunikasi dengan KPK dalam hal-hal yang disampaikan Presiden. Mabes Polri mengutus Direktur Tindak Pidana Korupsi Mabes Polri untuk melakukan koordinasi lebih lanjut. Rabu (10/10) lalu, misalnya, dua orang penyidik Polri eks penyidik KPK sudah menyambangi kantor KPK di Kuningan.
Juru bicara KPK Johan Budi SP juga mengatakan KPK akan terus melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Mabes Polri, bahkan dengan Kejaksaan Agung. Maklum, dalam beberapa hal, ada korelasi dengan korps adhyaksa.
Tentu saja, komunikasi dan koordinasi itu perlu dilakukan dengan mengubah mindset bahwa pidato Presiden bukan berpihak kepada KPK di satu sisi, dan mengerdilkan peran Polri di sisi lain. “Saya menyayangkan polisi terkesan dikorbankan demi pencitraan,” kata anggota DPR, Eva Kusuma Sundari, mengomentasi pidato Presiden SBY.
KPK dan Polri sama pentingnya dalam pemberantasan korupsi. Kedua lembaga punya kewenangan menyidik kasus korupsi, sehingga seharusnya memiliki semangat yang sama memberantas korupsi di dalam dan di luar institusi.
Perkara simulator
Kasus simulator SIM menjadi pekerjaan rumah pertama yang perlu diselesaikan. Tidak ada jaminan Mabes Polri akan menyerahkan kasus itu dalam waktu dekat karena pidato Presiden tak memuat tenggang waktu pelaksanaan amanat tersebut. Hambatan administratif bisa saja dijadikan alasan untuk menunda-nunda penyerahan.
Minimal, ada dua pertanyaan yang muncul. Pertama, apakah Polri akan menyerahkan semua kasus tersangka simulator SIM ke KPK. Kedua, bagaimana status tindakan penyidikan dan penahanan yang sudah dilakukan Polri.
Terhadap pertanyaan pertama, Mabes Polri sudah memberikan sinyal. Hanya tiga kasusyang diserahkan Mabes Polri ke KPK, yakni kasus Wakil Kepala Korlantas Mabes Polri Brigjen (Pol) Didik Purnomo, Direktur PT Citra Metalindo Abadi Budi Susanto, dan Direktur PT Inovasi Teknologi Indonesia, Sukotjo S Bambang. Mabes Polri tetap menangani dua perkara lain yang melibatkan panitia pengadaan barang. KPK memang tak menetapkan AKBP Teddy Rusmawan dan Komisaris (Pol) Legimo sebagai tersangka.
Pidato Presiden menyebut Polri menangani ‘kasus-kasus lain yang tidak terkait langsung’. Apa kasus yang tidak terkait langsung? Apakah termasuk pengadaan plat nomor polisi yang juga tengah dipantau KPK?
Berkaitan dengan pertanyaan pertanyaan kedua penting mengingat masa penahanan tak bisa ditambah. Kewenangan penyidik hanya sampai 60 hari. Sedangkan mengenai berkas perkara, polisi sudah mengirimkan SPDP kelima tersangka ke kejaksaan, meskipun kemudian dikembalikan lagi dengan petunjuk. Apakah KPK mengakui hasil penyidikan Polri atau akan melakukan penyidikan ulang, masih menjadi pertanyaan yang harus dijawab.
Kasus Novel
Para petinggi kepolisian mengeluarkan pernyataan yang tak seragam mengenai tindak lanjut kasus penembakan yang melibatkan penyidik KPK, Novel Baswedan. Polda Bengkulu masih melakukan olah TKP meskipun Mabes Polri mengambil sikap mengevaluasi proses penyidikan perkara ini.
Mabes Polri dikritik lantaran kasus ini terjadi 2004 silam. Selama hampir 8 tahun terakhir polisi tak mengutak atik kasus ini sampai akhirnya Novel menjadi ketua satgas yang menangani dan menyidik kasus simulator SIM. Kesan bahwa Polri ingin balas dendam terhadap Novel tak bisa dihindari. Tetapi Polri berkilah ada pengaduan pengacara keluarga korban, dan selalu mencari dalih atas kejanggalan penanganan kasus Novel.
Jika Mabes Polri masih ngotot meneruskan perkara ini, sewaktu-waktu hubungan kedua lembaga (Polri-KPK) bisa memburuk lagi. Untuk menghindari konflik kepentingan, Mahfud mengusulkan pembentukan tim independen lintas lembaga. Muncul pertanyaan, siapa saja yang masuk dalam tim independen, siapa yang menunjuk, dan bagaimana kekuatan hasil keputusan tim independen.
Status penyidik KPK
Memberi kepastian tentang status penyidik KPK yang berasal dari kepolisian, hubungan dengan institusi asal, masa tugas, serta mengatur alur penugasan dan penarikan mereka dari KPK, menjadi ranah pemerintah.
Mabes Polri dapat sewaktu-waktu menarik personilnya di KPK dengan alasan masa tugas para penyidik itu berakhir. Penarikan yang massif terbukti bisa mengganggu ritme kerja KPK. Mabes Polri memang menyiapkan pengganti, tetapi KPK tak bisa langsung menerima semua kandidat karena ada kriteria yang harus dipenuhi.
Masalah muncul ketika ada penyidik yang memilih bertahan di KPK. Sejauh ini ada lima penyidik yang dipanggil pulang, lebih memilih bertahan di KPK. Novel hanya salah satu yang memilih bertahan. Oleh KPK, mereka yang bertahan diangkat jadi pegawai tetap KPK. Sebaliknya, Mabes Polri mengultimatum mereka untuk kembali sekaligus mengancam akan membawa para penyidik itu ke sidang kode etik. Lantas, ke depan, apakah KPK wajib meminta persetujuan Polri jika ingin mengangkat penyidik Polri sebagai pegawai tetap?
Peraturan Pemerintah (PP) No. 63 Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia di KPK sebenarnya sudah menyinggung peralihan status status pegawai negeri yang dipekerjakan. Pasal 7 PP ini memberi kewenangan mengatur peralihan status itu. Sebaliknya Polri juga merasa berwenang mengatur setiap anggota polisi dimana pun berada.
Perbedaan pandangan ini membuat KPK mencari jalan keluar, ingin merekrut penyidik sendiri. Tetapi pijakan hukumnya pun masih harus diperkuat, termasuk lewat revisi UU KPK.
Revisi UU KPK
Setelah ada desakan masyarakat dan pidato Presiden, fraksi-fraksi di DPR memang berlomba-lomba menyatakan diri menolak revisi UU KPK. Pimpinan DPR juga menyuarakan agar draf revisi itu dicabut.
Namun dalam praktik, gagasan itu tak mudah diwujudkan. Komisi III DPR mengembalikan draf ke Badan Legislasi, padahal sebelumnya Baleg sudah mengembalikan ke Komisi III sebagai pengusul asal.
Pada prinsipnya Pemerintah setuju revisi sepanjang substansinya tidak dimaksudkan untuk membonsai kewenangan KPK. Masalahnya, substansi yang diusulkan Komisi III justru kental dengan upaya mengurangi wewenang khusus KPK.
Menutup peluang revisi juga bisa menimbulkan masalah. Ada beberapa hal yang masih menjadi perdebatan selama ini, termasuk pengisian jabatan komisioner KPK dan payung hukum penyidik independen.
MoU
Naskah kerjasama tripartit KPK-Polri-Kejaksaan Agung dalam bentuk Memorandum of Understanding (MoU) diteken pada 29 Maret 2012. Berisi 31 pasal, MoU ini disusun antara lain untuk mengatasi berbagai kendala dalam penanganan tindak pidana korupsi, terutama penanganan kasus di daerah.
Namun interpretasi terhadap MoU itu jadi masalah saat muncul penarikan penyidik Polri yang bertugas di KPK. Kedudukan MoU inilah yang memunculkan silang pendapat. Polri menyebut MoU sebagai kesepakatan yang mengikat para pihak, kedudukannya setara dengan Undang-Undang. KPK berpandapangan jika ada materi nota kesepahaman yang bertentangan dengan rumusan Undang-Undang, maka yang berlaku adalah Undang-Undang.
Sepekan setelah pidato Presiden, KPK, Polri, dan Kejaksaan Agung akan melakukan dialog dan komunikasi tentang rencana revisi MoU. Pekerjaan rumahnya adalah bagian-bagian mana dari MoU itu yang akan direvisi. Tampaknya, untuk mengatasi persoalan serupa muncul, perlu ditambahkan klausul hukum mana yang berlaku jika di kemudian hari ditemukan pertentangan antara MoU dengan peraturan perundang-undangan.
Pertanyaan-pertanyaan yang mungkin muncul adalah pekerjaan rumah para pemangku kepentingan yang harus diselesaikan setelah pidato Presiden SBY. Kini, tinggal bagaimana para pemangku kepentingan, khususnya KPK dan Polri, menafsirkan amanat Presiden ke dalam bentuk kerjasama yang kuat dan saling mendukung. Pekerjaan rumah yang tak mungkin bisa dikerjakan oleh Polri sendiri, atau KPK sendiri.
