Tindakan Dwi Anita cs yang membatalkan kesepakatan, menurut kuasa hukum DAR adalah menyesatkan dan tidak berdasarkan hukum karena tidak mengajukan bukti-bukti yang menunjukkan bubarnya persekutuan Dwi Anita cs. Lebih jauh DAR menilai pembatalan kesepakatan itu sebagai bentuk itikad buruk yang pada akhirnya merugikan kepentingan penggugat.
Selain itu, atas tindakan para tergugat yang membawa sengketa ini ke BPSK Bogor, menurut penggugat tidak lain adalah upaya untuk membelokkan persoalan perdata yang terdapat dalam perjanjian sewa menyewa menjadi sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha. Kendati demikian, jika sengketa itu harus diselesaikan oleh BPSK, penggugat menilai BPSK Bogor tidak memiliki kompetensi relatif. Lebih tepat jika diajukan ke BPSK Jakarta.
Karena merasa dirugikan, penggugat akhirnya menuntut ganti rugi kepada para tergugat sebesar Rp100 juta atas kerugian yang ditanggung karena harus mengajukan bantahan dan gugatan ke pengadilan. Selain itu, penggugat juga menuntut agar telephone deposit yang sudah ada di tangan tergugat untuk dikembalikan. Sementara untuk security deposit, penggugat menuntut agar majelis hakim menyatakan bahwa itu adalah hak penggugat. Tidak hanya itu, penggugat juga menuntut agar putusan BPSK Bogor dibatalkan.
Dihubungi terpisah, Novizal Kristianto, kolega Dwi Anita mengakui keberadaan perihal gugatan itu. Menurut mereka (penggugat, red) sudah ada penandatangan MoU mengenai penyewaan tempat. Ketika kami membatalkannya, mereka menilai itu adalah sebuah wanprestasi yang akhirnya mereka ajukan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Novizal berujar.
Meski begitu Novizal membantah dituding melakukan wanprestasi. Ia malah menuduh balik DAR yang tidak memiliki itikad baik ketika menjalin kerja sama dalam hal penyewaan gedung. Pasalnya, DAR dinilai menyelipkan klausula baku di dalam lease proposal. Buktinya BPSK Bogor sudah membatalkan lease proposal karena ternyata klausul yang menyatakan security deposit tidak bisa dikembalikan adalah merupakan klausula baku, kata Novizal.
Novizal juga menepis pernyataan penggugat mengenai pembelokan sengketa ke arah sengketa perlindungan konsumen. Menurutnya, konteks dan jenis perjanjian itu luas. Sepanjang berkaitan dengan hubungan antara pelaku usaha dan konsumen, maka perjanjian harus ditempatkan dalam kerangka hukum perlindungan konsumen, jelasnya. Dengan kata lain, dalam perkara ini hukum perlindungan konsumen lebih digunakan ketimbang hukum perdata sesuai asas hukum lex specialis derogat legi generalis.
Tergantung para pihak
Silang pendapat antara para pihak dalam perkara ini menggelitik M.G.M Renti Mahareini Kerti untuk angkat bicara. Ketika dihubungi hukumonline melalui telepon, pengajar Hukum Perlindungan Konsumen Universitas Trisakti ini menyatakan bahwa dasar sewa-menyewa dalam perkara ini adalah kesepakatan yang tertuang dalam lease proposal.
