Jadi kalau misalnya salah satu pihak mau melakukan penuntutan karena merasa tidak puas atas pelaksanaan kewajiban pihak lain, ya mau nggak mau harus mengajukan gugatan wanprestasi, kata Renti, demikian ia biasa disapa. Lebih jauh ia menjelaskan, pilihan untuk menggunakan hukum perdata atau perlindungan konsumen tergantung pada pihak yang menggugat. Mungkin kalau konsumen yang menggugat, ia akan lebih memilih untuk menggunakan undang-undang perlindungan konsumen, imbuhnya.
Dengan dipilihnya mekanisme gugatan wanprestasi, lanjut Renti, maka sistem pembuktian yang digunakan akan mengacu pada ketentuan pasal 1865 KUH Perdata. Artinya, penggugat atau pelaku usaha harus membuktikan dalil yang dikemukakannya. Nah, kalau penggugat juga menuntut dibatalkannya putusan BPSK, ya buktikan bahwa memang tidak ada klausula baku, tandasnya.
