Komisioner KY Taufiqurrahman Syahuri mengatakan kalau semua bukti dalam dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim harus dibuktikan secara hukum (pidana) terlebih dahulu, maka pelanggaran etik tidak akan jalan.
”Kalau Acep Sugiana (Hakim PN Singkawang) minta bukti hukum, ya aborsinya harus dibawa ke delik pidana dulu,” kata Taufiq, menanggapi pernyataan Acep di Madinah, Arab Saudi, Rabu (10/7).
Komisioner KY yang saat ini sedang menjalankan ibadah Umroh ini menilai Acep melakukan pidana karena terbukti menunggui Thu Fui Lang yang melakukan aborsi. ”Acep terbukti nungguin Aborsi. Ini kalau dibawa ke polisi sudah kriminal,” kata Taufiq.
Makanya, adanya unsur kriminal dalam kasus Hakim Acep ini membuat putusan Majelis Kehormatan Hakim (MKH) lebih berat dibanding dengan kasus Hakim ADA yang hanya dinonpalukan selama dua tahun.
Selain itu, Acep melakukan hubungan aktif dengan pihak berperkara dan akhirnya menjadi pasangan selingkuhnya. Terkait Acep selingkuh dengan empat perempuan, kata Taufiq, bukan keterangan dari KY melainkan berita media. ”Soal selingkuh empat perempuan itu media yang ungkap,” tegasnya.
Terkait rencana Acep akan menggugat ke PTUN terkait dirinya dipecat melalui putusan MKH, Taufiq mengatakan bukan kewenangan TUN. Menurut Taufiq, kasus ini bisa digugat ke pengadilan umum, namun hingga saat ini belum ada preseden putusan (vonis) termasuk putusan pengadilan etik MKH di digugat atas dasar PMH.
”Karena doktrin hukum mengatakan ‘Justice can do wrong’. Selain itu MKH identik dengan pengadilan,” kata Taufiq.
