Transparency International (TI) sudah merilis Indeks Persepsi Korupsi (IPK). Untuk tahun naga ini, dengan metode skor berbeda, IPK Indonesia mengalami kenaikan.
Jika tahun 2011 IPK Indonesia mencapai 3,1 (skala 0-10), sekarang menjadi 32 (skala 0-100). Tapi, dari sisi peringkat, Indonesia mengalami penurunan yakni, peringkat 110 pada tahun lalu, kini berada di peringkat 118 dari 176 negara yang disurvei.
Menurut Sekretaris Jenderal TI Indonesia, Natalia Soebagjo, salah satu penyebab lambannya peningkatan IPK di Indonesia adanya upaya pelemahan terhadap lembaga antikorupsi. Pelemahan ini menghambat kinerja memberantas dan mencegah korupsi. "Karena itu upaya pelemahan seperti ini harus segera dihentikan," katanya di Jakarta, Kamis (6/12).
Karena itu, IPK akan meningkat jika penyidikan dan penindakan kasus-kasus korupsi berskala besar harus terus didorong. Serta menjaga kemandirian dan kredibilitas kejaksaan, kepolisian dan pengadilan dalam menangani tindak pidana korupsi. Dua hal terakhir harus ditingkatkan ditambah dengan serta pelayanan publik dan mempermudah perizinan.
Menurutnya, terdapat beberapa perubahan dalam menilai IPK tahun ini dengan tahun lalu. Seperti rentang skala penskoran, di tahun lalu dari skala 0-10 dan di tahun ini dari skala 0-100. Selain itu, pertanyaan survei yang diajukan ke narasumber juga tak sama, umumnya lebih masalah akuntabilitas dan pelayanan publik.
Natalia menilai, dengan tak ada peningkatan IPK secara drastis, target Indonesia untuk mencapai angka 5 (0-10) atau 50 (skala 0-100) pada tahun 2014 menjadi kemustahilan. Apalagi apabila tak disertai dengan komitmen bersama. "Target Stranas (Strategi Nasional) untuk mencapai angka 5 pada 2014, suatu kemustahilan," katanya.
Direktur Gratifikasi KPK Giri Suprapdiono sepakat bahwa pelemahan terhadap lembaga antikorupsi mempengaruhi nilai IPK Indonesia. Sejalan dengan itu, penanganan kasus-kasus besar harus menjadi prioritas yang dilakukan KPK. Ia berharap, skor IPK Indonesia untuk ke depannya dapat meningkat lagi.
Menurut dia, target Stranas bahwa skor IPK harus mencapai 5 (skala 0-10) atau 50 (skala 0-100) tak realistis. Hal ini dikarenakan dari pertemuan antar pimpinan lembaga antikorupsi sedunia di Indonesia beberapa waktu lalu, terungkap bahwa standarisasi untuk penanganan kasus korupsi memang tinggi, salah satunya adanya independensi.
"Hampir lembaga antikorupsi beberapa negara mengalami tantangan sama seperti KPK, menghadapi rezim koruptor baik yang sistemik maupun sporadis," ujar Giri.
Saat ini, lanjut Giri, KPK sedang mencoba berkoordinasi dan supervisi layanan publik pengadaan dan penganggaran. Koordinasi ini dilakukan dengan roadshow di 33 provinsi. Jika nilai IPK tergantung dari pelayanan publik, ke depan koordinasi ini diharapkan bisa memberikan kontribusi yang bagus bagi Indonesia. Ia berharap, perbaikan ini juga harus disertai dari kontribusi semua kalangan, bukan hanya lembaga antikorupsi semata.
Pelaksana Harian Deputi Polhukhankam Bappenas, Slamet Soedarsono mengatakan, kerjasama antar instansi sangat penting untuk memperbaiki IPK. Seperti menerapkan Sistem Integritas Nasional (SIN) di tiap kementerian dan lembaga hingga menjalankan tugasnya sesuai good governance. Ia sepakat, target Stranas IPK mencapai 5 atau 50 harus dikaji ulang. "IPK dengan metode baru harus kembali dirumuskan," katanya.
Anggota Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) Yunus Husein mengatakan, perubahan metode ini lantaran sebagian besar respondennya adalah pelaku usaha. Di mana, pelayanan publik masih menjadi dasar bagi mereka menilai kinerja pemberantasan korupsi di Indonesia. Atas dasar itu, perbaikan pelayanan publik menjadi contoh penting dalam memperbaiki nilai IPK ke depannya.
"Kuncinya di pemerintah, perananannya penting sekali, yang paling penting berikan contoh yang baik," kata mantan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) ini.
UKP4 sendiri, kata Yunus, memantau perkembangan pemberantasan, pencegahan dan penanganan korupsi tiap tiga bulan sekali. Ia tak menampik, konflik antara KPK dengan Polri selama ini mempengaruhi kinerja di bidang antikorupsi. Atas dasar itu, selain perbaikan sistem, komunikasi yang harmonis penting dalam memperbaiki IPK di Indonesia. "Tanpa perbaiki sistem, tak berjalan perbaikan situasi di indonesia," katanya.
Giri setuju dengan Yunus. Menurut dia, gratifikasi kecil-kecilan seperti penambahan uang perizinan dapat mempengaruhi penilaian pelaku usaha terhadap IPK di Indonesia. Untuk memperbaiki IPK, penanganan gratifikasi kecil harus ditangani secara serius. "Itu sebabnya indeks korupsi di indonesia masih rendah sampai sekarang," pungkasnya.