TNI adalah institusi yang tugas utamanya menjaga pertahanan negara. Oleh karena itu, pelibatan TNI dalam mencegah radikalisasi justru akan merendahkan kapabilitas TNI sebagai alat pertahanan negara, dan akan kembali menarik TNI untuk terlibat ke dalam isu sosial dan politik, sebagaimana yang terjadi pada masa Orde Baru.
Demikian diungkapkan oleh Direktur Eksekutif Imparsial Poengky Indarti saat jumpa pers di Jakarta, Rabu (27/7). Pernyataan ini merespon gagasan untuk melibatkan TNI dalam penanggulangan terorisme dan membantu mencegah radikalisme. Gagasan ini muncul dalam rapat koordinasi penanggulangan terorisme yang dihadiri Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Menko Polhukam, Kapolri, Kasad, Wakil Jaksa Agung dan perwakilan dari kepolisian.
Imparsial menilai bahwa keinginan untuk melibatkan TNI dalam menanggulangi terorisme justru akan memunculkan ketidakseimbangan antara keharusan untuk melindungi dan menjamin kebebasan sipil dengan kebutuhan untuk menjaga keamanan.
Menurut Poengky, kalaupun TNI ingin dilibatkan dalam rangka membantu Kepolisian, maka hal tersebut harus diatur dalam UU Tugas Perbantuan. Selain itu, mengacu pada Pasal 7 ayat (3) UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, Poengky menegaskan bahwa pelaksanaan tugas operasi militer selain perang, termasuk penanggulangan terorisme, harus didasarkan pada keputusan otoritas politik tertinggi.
“Oleh karena itu, pelibatan TNI dalam penanggulangan terorisme saat ini tanpa didahului dengan adanya payung hukum yang resmi adalah merupakan tindakan ilegal,” tandas Poengky.
