Dampak positif investasi termasuk membuka lapangan pekerjaan sehingga meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat. Pemerintah memprioritaskan investasi yang memberi dampak besar antara lain ekonomi hijau dan rendah karbon, energi baru dan terbarukan serta hilirisasi. Terhitung sejak 2019 pemerintah menerbitkan kebijakan larangan ekspor bahan mentah seperti nikel. Tujuannya untuk meningkatkan nilai tambah untuk Indonesia.
Riyatno menyebut investasi hijau yang masuk ke Indonesia tertinggi di Asia Tenggara tercatat tahun 2023 mencapai lebih dari AS$1,6 miliar atau tumbuh 28 persen. Investasi hijau menempati berbagai sektor seperti pengembangan energi terbarukan, manajemen pembuangan sampah dan daur ulang, transportasi ramah lingkungan, konservasi lahan dan pertanian berkelanjutan.
Insentif yang diberikan pemerintah untuk mendukung investasi berkelanjutan antara lain Tax Holiday , Tax Allowance, Value Added Tax (VAT), Import Duty Exemption, pajak bumi dan bangunan, dan pajak penjualan barang mewah. Pemerintah juga melakukan peningkatan untuk menarik investasi yang terkait iklim seperti menyederhanakan prosedur perizinan, pemanfaatan teknologi digital. Seperti online single submission (OSS), memfasilitasi hambatan yang dihadapi investor, dan menerbitkan panduan investasi berkelanjutan.
Setidaknya ada beberapa proyek yang potensial untuk dikembangkan menjadi investasi berkelanjutan yakni ekonomi hijau seperti infrastruktur, kendaraan listrik, dan energi terbarukan. Kemudian ekonomi biru yakni sektor kelautan dan perikanan. ESG sudah menjadi tren bisnis global. Sedikitnya 349 perusahaan besar skala global berkomitmen mengurangi emisi karbon. ESG menjadi perhatian di tingkat global untuk bisnis, investor dan regulasi di industri pertambangan dan baja.
Sepuluh standar ESG
Riyatno mengingatkan perusahaan tak boleh mengabaikan ESG, tercatat ada 1.400 kasus sengketa terkait ESG di tingkat global dan di Indonesia ada 15 kasus. Ada 10 standar ESG yang perlu dicermati. Pertama, meminimalkan limbah dan manajemen sampah. Kedua, konservasi biodiversitas.
Ketiga, manajemen sumber daya alam dan efisiensi energi. Keempat, mitigasi perubahan iklim, adaptasi dan risiko bencana. Kelima, perekrutan tenaga kerja dan lingkungan kerja. Keenam, diversitas, kesetaraan, inklusif, dan aksesibilitas. Ketujuh, kepentingan sosial. Kedelapan, warisan budaya. Kesembilan, kepemimpinan dan tata kelola. Kesepuluh, kendali risiko.

Kepala Divisi Evaluasi Lingkungan, Sosial dan Teknik PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), Gan Gan Dirgantara. Foto: HFW
















