Anggota Komisi XI DPR RI Mukhammad Misbakhun mengatakan salah satu poin penting yang akan didalami pada pembahasan RUU Konsultan Pajak adalah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait siapapun bisa menjadi kuasa pajak.
"Putusan ini menjadi pembicaraan serius oleh para konsultan pajak," kata Mukhammad Misbakhun melalui pernyataan tertulisnya yang diterima Antara di Jakarta, Jumat (4/5).
Menurut Misbakhun, para konsultan pajak tidak perlu terlalu khawatir terhadap putusan MK karena pasal yang diuji materi adalah pasal mengenai "kuasa" wajib. Pada pasal 32 ayat 3 (a) UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) menyebutkan, pasal tersebut masih bersifat umum. "Pasal tersebut masih bersifat umum, sehingga tidak ada istimewanya," katanya.
Misbakhun yang menjadi pembicara pada seminar "RUU Konsultan Pajak: Fasilitas Perpajakan Terkini dan Penegakan Hukum Perpajakan" di Surabaya, Jumat (4/5), mengatakan mungkin pasal "kuasa" wajib pajak nanti dimasukkan yang menjadi putusan MK, karena putusan MK adalah final dan mengikat yang sifatnya harus dilaksanakan.
Mantan pegawai Ditjen Pajak Kementerian Keuangan itu menambahkan, filosofi dasar diusulkannya RUU Konsultan Pajak, karena konsultan pajak memiliki peran yang sangat strategis pada sistem penerimaan pajak.
Namun, landasan kerja konsultan pajak, kata dia, hanya diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK), seperti disebutkan dalam pasal 33 UU KUP. "Padahal profesi notaris, advokat, dokter, guru, dosen, arsitek, akuntan publik, diatur dalam undang-undang. Karena itu, konsultan pajak juga ingin profesinya dilindungi dan diatur dalam undang-undang," katanya.
Misbakhun merujuk pada data Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI), menyebutkan, di Indonesia ada sekitar 4.500 konsultan pajak. Jumlah konsultan pajak itu, kata dia, masih sangat minim dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia yang saat ini lebih dari 250 juta jiwa. "Idealnya Indonesia mempunyai sekitar 70 juta konsultan pajak," kata salah satu pengusul RUU Konsultan Pajak ini.