Anggota Panja RUU Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri (PPILN) atau sering disebut RUU TKI, Eva Kusuma Sundarimemintamasyarakat untuk mengawal pembahasan RUU itu di DPR. Pasalnya,dalam DIM versi pemerintah Eva melihat ada 58 DIM yang hilang terkait dengan perlindungan TKI. Walau begitu, Eva juga mengaku tak puas dengan RUU PPILN yang merupakan inisiasi DPR.
Salah satu yang dipersoalkan adalah judul RUU. Eva keberatan dengan sikappemerintahyangmasih bersikukuh untuk mengedepankan kata ‘penempatan’ketimbang ‘perlindungan’dalam judul RUU PPILN.Eva menganggapnya sebagai ketidakseriusan dalam melindungi pekerja migran.Iakhawatir jika “penempatan” yang dikedepankan, maka RUU PPILN tak ubahnya dengan UU PPTKLN yang dinilai minim memberikan perlindungan kepada pekerja migran.
Lantaran pemerintah terlihat masih ngotot mengedepankan ‘penempatan’, Eva berpendapat masyarakat harus membantu mengawal dan memberi masukan dalam rangka melindungi pekerja migran.
“Saya memperjuangkan agar pembahasan Panja terbuka untuk umum, agar bisa dipantau banyak pihak. TKI di Hongkong minta agar di-Live Streaming,” kata anggota DPR dari fraksi PDIP itu dalam media briefing RUU PPILN yang digelar sejumlah organisasi masyarakat sipil di Jakarta, Rabu (17/4).
Selama ini, Eva melihat perlindungan terhadap pekerja migran diserahkan kepada pihak swasta atau PJTKI. Akibatnya, perlindungan yang diberikan tergolong minim karena pihak swasta lebih mengedepankan keuntungan daripada memberi perlindungan. Ujungnya, pekerja migran hanya menjadi komoditas. Sementara di tingkat pemerintah, Eva melihat anggaran untuk perlindungan tersebar di sejumlah kementerian yang dianggap bersinggungan dengan pekerja migran. Seperti Kemenakertrans, Kemlu dan Kemsos. Sayangnya, ketika pekerja migran tersangkut masalah, antar lembaga pemerintah itu saling lempar tanggungjawab.
Oleh karenanya, dalam RUU PPILN Eva menekankan harus dibentuk satu lembaga khusus yang bertanggungjawab atas perlindungan pekerja migran. Dengan begitu, diharapkan anggaran perlindungan yang diambil dari APBN tak terpencar dan dapat terkoordinasi dengan baik. Lagi-lagi Eva menyebut perlindungan itu harus dilakukan pemerintah, jangan diserahkan ke pihak swasta. Serta pengawasan dari proses perekrutan sampai pemulangan pekerja migran harus dilakukan secara serius. Begitu juga untuk PJTKI.
Eva mencontohkan Filipina, dimana pemerintahnya melakukan pengawasan secara ketat terhadap PJTKI dan pekerja migran yang hendak berangkat ke negara penempatan. Misalnya, pemerintah punya tempat khusus dibandara yang mengecek berbagai persyaratan yang wajib dipenuhi pekerja migran. Jika terdapat persyaratan yang belum dipenuhi, secara tegas petugas menunda keberangkatannya. Bahkan jika ditemukan pelanggaran yang dilakukan, maka PJTKI yang bersangkutan dijatuhi sanksi tegas. “Tanpa perlindungan dan pengawasan, sama saja memasukan TKI ke dalam mulut buaya,” tukasnya.
















