Pembahasan RUU TKI Diusulkan Terbuka
Berita

Pembahasan RUU TKI Diusulkan Terbuka

Salah satu caranya dengan melakukan live streaming.

ADY
Bacaan 2 Menit
Pembahasan RUU TKI Diusulkan Terbuka
Hukumonline

Anggota Panja RUU Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri (PPILN) atau sering disebut RUU TKI, Eva Kusuma Sundarimemintamasyarakat untuk mengawal pembahasan RUU itu di DPR. Pasalnya,dalam DIM versi pemerintah Eva melihat ada 58 DIM yang hilang terkait dengan perlindungan TKI. Walau begitu, Eva juga mengaku tak puas dengan RUU PPILN yang merupakan inisiasi DPR.

Salah satu yang dipersoalkan adalah judul RUU. Eva keberatan dengan sikappemerintahyangmasih bersikukuh untuk mengedepankan kata ‘penempatan’ketimbang ‘perlindungan’dalam judul RUU PPILN.Eva menganggapnya sebagai ketidakseriusan dalam melindungi pekerja migran.Iakhawatir jika “penempatan” yang dikedepankan, maka RUU PPILN tak ubahnya dengan UU PPTKLN yang dinilai minim memberikan perlindungan kepada pekerja migran.

Lantaran pemerintah terlihat masih ngotot mengedepankan ‘penempatan’, Eva berpendapat masyarakat harus membantu mengawal dan memberi masukan dalam rangka melindungi pekerja migran.

“Saya memperjuangkan agar pembahasan Panja terbuka untuk umum, agar bisa dipantau banyak pihak. TKI di Hongkong minta agar di-Live Streaming,” kata anggota DPR dari fraksi PDIP itu dalam media briefing RUU PPILN yang digelar sejumlah organisasi masyarakat sipil di Jakarta, Rabu (17/4).

Selama ini, Eva melihat perlindungan terhadap pekerja migran diserahkan kepada pihak swasta atau PJTKI. Akibatnya, perlindungan yang diberikan tergolong minim karena pihak swasta lebih mengedepankan keuntungan daripada memberi perlindungan. Ujungnya, pekerja migran hanya menjadi komoditas. Sementara di tingkat pemerintah, Eva melihat anggaran untuk perlindungan tersebar di sejumlah kementerian yang dianggap bersinggungan dengan pekerja migran. Seperti Kemenakertrans, Kemlu dan Kemsos. Sayangnya, ketika pekerja migran tersangkut masalah, antar lembaga pemerintah itu saling lempar tanggungjawab.

Oleh karenanya, dalam RUU PPILN Eva menekankan harus dibentuk satu lembaga khusus yang bertanggungjawab atas perlindungan pekerja migran. Dengan begitu, diharapkan anggaran perlindungan yang diambil dari APBN tak terpencar dan dapat terkoordinasi dengan baik. Lagi-lagi Eva menyebut perlindungan itu harus dilakukan pemerintah, jangan diserahkan ke pihak swasta. Serta pengawasan dari proses perekrutan sampai pemulangan pekerja migran harus dilakukan secara serius. Begitu juga untuk PJTKI.

Eva mencontohkan Filipina, dimana pemerintahnya melakukan pengawasan secara ketat terhadap PJTKI dan pekerja migran yang hendak berangkat ke negara penempatan. Misalnya, pemerintah punya tempat khusus dibandara yang mengecek berbagai persyaratan yang wajib dipenuhi pekerja migran. Jika terdapat persyaratan yang belum dipenuhi, secara tegas petugas menunda keberangkatannya. Bahkan jika ditemukan pelanggaran yang dilakukan, maka PJTKI yang bersangkutan dijatuhi sanksi tegas. “Tanpa perlindungan dan pengawasan, sama saja memasukan TKI ke dalam mulut buaya,” tukasnya.

Menurut Eva, hal itu layak dicontoh untuk diterapkan di Indonesia. Selaras dengan itu ia mengatakan Pemda sangat berperan melindungi pekerja migran, terutama yang berasal dari daerahnya. Dengan mencatat setiap pekerja migran, maka Pemda punya data yang bermanfaat ketika pekerja migran yang ada di daerahnya terganjal masalah. Begitu pula soal informasi, Pemda dinilai mampu berperan untuk memberi informasi yang dibutuhkan calon pekerja migran agar tak mendapat informasi yang salah atau terjebak calo.

Pusat informasi
Senada, anggota Koordinator JARI PPTKILN dari Aspek Indonesia, Nurus S Mufidah, berharap agar masyarakat, terutama media ikut mengawal pembahasan RUU TKI di DPR. Pasalnya, DIM versi pemerintah dirasa buruk karena minim memuat soal perlindungan. Padahal, perlindungan itu sangat penting untuk diberikan kepada pekerja migran mulai dari proses perekrutan. Fida mencatat hal itu sebagai salah satu faktor utama yang menyebabkan pekerja migran kerap tersangkut masalah. Misalnya, dari hasil penelitian yang pernah dilakukan di salah satu kantong pekerja migran di Jember, Jawa Timur.

Di daerah itu lebih dari 80 persen calon pekerja migran mendapat informasi dari calo. Mengingat si calo mendapat imbalan dari PJTKI atau agen ketika berhasil mengajak calon pekerja migran, maka informasi yang disampaikan seringkali didistorsi. Ujungnya, pekerja migran dirugikan. Misalnya, pekerja migran yang bersangkutan meninggal di negara penempatan, ketika jenazahnya dipulangkan terjadi kebingungan karena setelah diusut dokumen si pekerja migran dipalsukan.

Untuk mencegah hal itu, Fida mendesak agar RUU PPILN mengatur agar pusat informasi bagi calon pekerja migran tersebar sampai ke tingkat desa. Begitu pula dengan balai pelatihan, menurutnya harus ada di lokasi yang dekat dan mudah dijangkau calon pekerja migran. “Kecamatan bisa dijadikan pusat informasi, jadi TKI tahu apa saja syarat yang wajib dipenuhi sebelum berangkat,” urai Fida.

Minimnya perlindungan dirasakan mantan pekerja migran asal Sukabumi, Ina. Perempuan yang minta disamarkan namanya itu mengaku dijanjikan untuk ditempatkan oleh PJTKI di Arab Saudi. Namun, janji itu palsu karena Ina ditempatkan di Oman. Sebelum diberangkatkan ke negara di wilayah Timur Tengah itu, Ina mengatakan tak mendapat pelatihan apapun dari PJTKI yang bersangkutan. Ia hanya diperintahkan untuk bekerja sebagai PRT di PJTKI itu tanpa upah. Selang beberapa waktu, dengan keterbatasan, Ina diberangkatkan dan bekerja pada seorang majikan yang memiliki dua rumah berlantai dua serta dihuni 13 orang.

Pekerjaan Ina sangat berat karena bertugas bukan hanya membersihkan rumah tapi juga mengurus ternak majikan, memetik kurma, menyuci mobil, memasak, mengasuh bayi, menyetrika bahkan membersihkan dinding rumah. Bermacam kegiatan itu baru berhenti ketika Ina mengalami kecelakaan yang mengakibatkan dirinya menderita luka bakar serius di sebagian tubuhnya karena ulah majikan.

Namun, ketika peristiwa itu terjadi, si majikan tak menolong dan Ina diboyong ke RS. Ketika dipulangkan, Ina menyebut PJTKI yang memberangkatkannya kurang bertanggungjawab. Pasalnya, ketika agen di Oman memberi santunan kepada Ina lewat PJTKI, uang tersebut tak kunjung diterimanya sampai sekarang. Sedangkan PJTKI yang bersangkutan tak melakukan upaya untuk membantu Ina. “PJTKI tidak mau bertanggungjawab,” keluhnya.

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info