Pemerintah dan DPR belum menemukan titik temu terkait rencana pembangunan gedung baru Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Badan Anggaran (Banggar) DPR belum memutuskan apakah akan menyetujui atau menolak pembiayaan gedung baru bernilai Rp60 miliar tersebut. Padahal, pengucuran dana tersebut seharusnya diputuskan pada Selasa (3/7), saat Banggar melaksanakan rapat kerja dengan pemerintah.
Menteri Keuangan Agus Martowardojo membenarkan belum ada keputusan final terkait rencana pembanngunan gedung baru KPK. “Belum ada kesepakatan antara pemerintah dengan Banggar soal rencana pembangunan gedung KPK,” kata Agus.
Meski belum mendapatkan keputusan yang pasti dari DPR, Agus mengharapkan agar KPK mempersiapkan rencana pembangunan gedung baru secara matang. Menurutnya, persoalan membangun gedung baru bukanlah perkara yang mudah. Apalagi Indonesia masih bermasalah soal pembebasan lahan.
“Pembangunan gedung baru tersebut membutuhkan pembebasan lahan, perencanaan pembangunan dan yang lainnya,” ujarnya.
Agus melanjutkan, jika pada akhirnya DPR mengabulkan pembiayaan gedung baru, maka KPK sudah bisa memulai pembangunan tanpa harus mengulur waktu. Menkeu setuju pembangunan gedung baru untuk KPK memiliki alasan yang tepat.
Sekedar mengingatkan, beberapa saat lalu pejabat KPK mengugkapkan keinginan untuk membangun gedung baru KPK kepada DPR. Namun, DPR masih setengah hati untuk mencairkan dana yang diperlukan bagi pembangunan gedung baru pemburu koruptor tersebut.
Akibat dari tarik ulur DPR, KPK melakukan penggalangan dana bagi pembangunan gedung baru. Meski tindakan ini menuai pro dan kontra, namun KPK tetap menjalankan penggalangan dana tersebut. Sayangnya, DPR terus mengulur waktu untuk memutuskan pencairan dana pembiayaan pembangunan gedung baru KPK.
Di temui di tempat yang sama, Ketua Komisi III DPR Gede Pasek Suardika membenarkan bahwa DPR belum memberikan keputusan terkait pencairan dana tersebut. "Tidak ada, hari ini tidak ada jadwal persetujuan gedung baru KPK," kata Gede.
Saat ini, Komisi III telah menyerahkan persoalan ini kepada Banggar. Meski demikian, sikap semua fraksi di Komisi III DPR masih dinamis. Selain itu, ia menuturkan bahwa semua harus diperlakukan secara adil di DPR. Pasalnya, DPR memiliki 14 mitra dan tidak ada yang menjadi mitra spesial oleh DPR.
Untuk itu, sambungnya, keputusan final tentang pembiayaan gedung baru KPK akan berada di Banggar. “Semua mitra harus diperlakukan sama dalam hal pembahasan anggarannya,” ujar Gede.
















