Pembatasan HAM Dapat Menjadi Pelanggaran HAM
Hatzaai Artikelen:

Pembatasan HAM Dapat Menjadi Pelanggaran HAM

Saksi ahli menilai hatzaai artikelen bukan lagi pembatasan hak menyampaikan pendapat, namun sudah dapat dikatakan pelanggaran HAM. Kritik harus dibedakan dari penghinaan.

CRA
Bacaan 2 Menit

 

Jayadi membenarkan Pasal 154 KUHP, salah satu pasal yang diuji, merupakan bentuk pelanggaran HAM. Pasal tersebut sangat represif, menindas, dan diskriminatif. Coba bayangkan status warga negara dengan penguasa yang priveledge-nya berlebihan, menyebabkan warga negara tersebut tidak berdaya. ungkapnya. 

 

Ia menekankan, walau diperbolehkan, pembatasan HAM tak bisa dilakukan secara sembarangan dan berlebihan. Pasal 154 ini sebenarnya tidak ditujukan untuk membatasi, tetapi sudah melanggar. Bentuk hukumnya memang pembatasan, tetapi esensinya represif itu, tambah Jayadi yang menulis disertasi bertajuk Pelanggaran HAM melalui Undang-undang.

 

Sedangkan saksi ahli lainnya, Dosen Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Mudzakkir, mengaku belum bisa mengklasifikasikan apakah haatzai artikelen yang diperdebatkan merupakan pembatasan HAM atau sudah menjurus kepada pelanggaran HAM. Kesulitan untuk menklasifikasi ini terjadi karena haatzai artikelen ini lahir terlebih dahulu dari Pasal 28J ayat (2) UUD 1945.

 

Pemerintah harus tetap dilindungi

Mudzakkir mengakui haatzai artikelen dapat ditafsirkan dengan cara yang luas, namun ia tetap meyakini bahwa pemerintah harus dilindungi dari penghinaan. Ia membedakan antara kritikan dan penghinaan. Menurutnya, penghinaan jelas perbuatan yang jahat yang harus dihukum. Namun, harus diberikan tafsir atau rumusan jelas bahwa kritikan tidak identik dengan penghinaan, tandasnya.

 

Untuk membedakan kritik dengan penghinaan, dapat dilihat dari unsur kesengajaan dalam mencemarkan nama baik. Memang kritik juga dapat mencemarkan nama baik, tetapi itu dilakukan secara tidak sengaja, atau tanpa niat sebelumnya.

 

Penilaian unsur kesengajaan dapat diukur secara subjektif, yaitu menurut pelaku dan korban. Maupun secara objektif, menurut ukuran masyarakat, terutama berkaitan dengan etika menyampaikan pendapat.

 

Mudzakkir mengakui bahwa dia setuju dengan rumusan Pasal 154 KUHP tersebut, dengan catatan harus diatur juga dalam penjelasannya sehingga penafsirannya tidak terlalu luas. 

 

Pada sidang kali ini, Mudzakkir juga menjelaskan kepada sidang MK bahwa dalam teknik rumusan delik, dikenal delik genus dan delik spesies. Pasal 134 KUHP yang telah dibatalkan MK adalah delik genus. Maka seharusnya dengan hilangnya delik genus tersebut, ketentuan delik speciesnya tidak berlaku lagi. Dengan pengujian Pasal 154 ini, maka delik spesiesnya harus diuji juga walaupun tidak ada didalam permohonan, ujarnya.

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info