Seraya mendukung SEMA, Ihsan mengingatkan kewajiban Pemda melayani pengurusan catatan kependudukan setiap anak sesuai UU Perlindungan Anak. Ia meminta daerah menerbitkan peraturan yang senyawa dengan SEMA, dalam arti mempermudah masyarakat mengakses akta lahir melalui pengadilan.
Sebenarnya, upaya memudahkan layanan akta lahir bagi anak menjadi kewajiban banyak lembaga. Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Sosial, Kementerian Agama, dan Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak sudah pernah menandatangani nota kesepahaman. Nota kesepahaman 13 Mei 2011 itu pada intinya berisi langkah-langkah yang harus ditempuh kedelapan lembaga untuk mempercepat kepemilikan akta kelahiran dalam rangka perlindungan anak.
Dalam nota kesepahaman itu, Kementerian Dalam Negeri bertugas dan bertanggung jawab antara lain melakukan pembinaan, pemantauan dan pengawasan percepatan kepemilikan akta kelahiran bagi anak Indonesia yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Juga memfasilitasi pengembangan kapasitas sumber daya aparatur yang diperlukan daerah dalam menyelenggarakan percepatan kepemilikan akta kelahiran.
Dalam kaitan tugas itulah Kementerian Dalam Negeri perlu menerbitkan edaran agar daerah mendukung implementasi SEMA No. 06 Tahun 2012.
