Pemegang Merek McD Gugat PHK atas Karyawannya
Berita

Pemegang Merek McD Gugat PHK atas Karyawannya

Perusahaan menginginkan karyawan tersebut di-PHK tanpa pesangon karena melakukan kesalahan berat melanggar peraturan perusahaan.

RED/ANT
Bacaan 2 Menit
Pemegang Merek McD Gugat PHK atas Karyawannya
Hukumonline
PT Rekso Nasional Food, pemegang merek restoran cepat saji McDonald's, melalui kuasa hukumnya Zoharsa Salim menggugat pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap seorang karyawannya, Wahyudi Djunaedi, di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI).

Wahyudi melalui surat elektronik yang diterima di Jakarta, Jumat, menuturkan replik penggugat sudah dia terima dari PHI pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan dia akan mengajukan duplik pada sidang berikutnya pada Kamis (17/4).

Dalam gugatan tertulisnya bernomor 026/ZSP/PHI.G/II/2014 tertanggal 24 Februari 2014 yang diajukan ke majelis hakim, pihak perusahaan menginginkan Wahyudi yang menjabat Manager Store Restoran Mc Donald's di Karawaci Mall, di-PHK tanpa pesangon karena dinilai melakukan kesalahan berat melanggar peraturan perusahaan.

Penggugat menguraikan bahwa pihak tergugat, Wahyudi, telah memerintahkan asistennya untuk menjual barang-barang milik perusahaan tanpa melalui prosedur yang telah ditetapkan perusahaan.

Wahyudi juga dituduh membagi-bagikan uang hasil penjualan barang-barang milik perusahaan, melanggar Pasal 11 ayat (2) huruf R Peraturan Perusahaan PT Rekso Nasional Food periode 2013-2015 yang sanksinya bisa di-PHK tanpa pesangon.

Sidang yang dipimpin ketua Majelis Hakim HR Iim Nurrohim, SH dengan Hakim Anggota Sri Raziaty, SH dari unsur organisasi pengusaha dan Hakim Juanda Pangaribuan, SH dari unsur serikat pekerja pada Kamis (10/4), berisi agenda pengajuan replik oleh kuasa hukum perusahaan atas eksepsi atau jawaban tergugat pada sidang Kamis (3/4).

Wahyudi mengaku memberi tugas kepada bawahannya, Dwi, untuk membersihkan barang-barang bekas yang sudah tidak terpakai yang berada di atas freezer restoran McDonald's Karawaci Mall.

Barang-barang bekas tersebut berupa kardus-kardus bekas, potongan akustik, mesin-mesin cash register yang sudah rusak tidak terpakai dan cup dispenser yang sudah tidak terpakai. Semua barang-barang bekas tersebut berada menumpuk di atas freezer yang seharusnya tidak berada di atas freezer. Akibat tertutupnya fentilasi kondensor freezer menyebabkan freezer sering drop.

Wahyudi selaku Store Manager berinisiatif untuk membersihkan barang-barang bekas tersebut dengan memerintahkan bawahannya (Dwi), karena jika dibiarkan akibat kondensor yang tertutup oleh barang-barang bekas tersebut mesin freezer bisa panas dan drop bahkan bisa berpotensi terjadi kebakaran karena mesin freezer terus menerus panas.

Ia membantah membagi-bagikan uang hasil penjualan barang-barang bekas tersebut karena saat barang-barang itu dijual oleh bawahannya, dirinya sedang berada di luar restoran.

Dia mengetahui uang hasil penjualan barang-barang bekas tersebut pun dari laporan Dwi, yaitu hasil penjualan barang-barang bekas tersebut dapat uang sebesar Rp380 ribu. Uang Rp80 ribu dipakai untuk upah dan transport mengangkut barang-barang bekas tersebut ke lapak jual beli barang bekas lalu uang Rp300 ribu telah diserahkan oleh Dwi ke perusahaan.

"Bentuk uangnya saja saya tidak tahu dan tidak melihat," katanya.

Wahyudi mengaku tidak pernah mendapatkan surat peringatan dari perusahaan selama dia bekerja 19 tahun. Bahkan, banyak prestasi yang dicapai seperti menjadi The Best Trainer pada 1996, berhasil menjadi negosiator saat terjadi konflik antara perusahaan dengan mahasiswa UNILA di Lampung tahun 2001 dan berhasil mengcounter aksi demo antiproduk AS, dan berhasil membongkar pencurian uang di beberapa restoran McD.

Ia berharap pihak perusahaan membayar pesangon sesuai ketentuan Pasal 164 ayat (3) UU nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan. Ia juga menuntut gaji yang belum dibayarkan sejak dirinya diberhentikan pada 26 Juni 2013 yakni upah selama proses sampai adanya putusan pengadilan bahwa dia terkena PHK.

Dasar hukumnya adalah Pasal 93, 151 dan Pasal 155 UU Ketenagakerjaan yang menyebutkan PHK sepihak tanpa penetapan Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Disnaker atau PHI) adalah batal demi hukum dan upah atau gaji yang biasa pekerja terima harus dibayarkan sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Ia juga menuntut perusahaan membayar denda keterlambatan upah. Kewajiban pengusaha membayar denda keterlambatan upah sudah jelas diatur dalam Pasal 19 ayat (1) PP No. 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah.

Kasus ini sudah disidangkan di tingkat mediasi di Disnaker DKI Jakarta. Disnaker mengeluarkan anjuran nomor 012/ANJ/D/XII/2013 tanggal 24 Desember 2013 yang menganjurkan perusahaan membayar pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak, uang THR Tahun 2013 dan upah sejak Juli sampai Desember 2013 dengan total Rp166 juta.

"Namun perusahaan lebih memilih uangnya untuk membayar pengacara ketimbang membayar pesangon saya, makanya sampai ke pengadilan. Tidak masalah, toh, undang-undang ketenagakerjaannya sudah sangat jelas mengatur. Di PHI ini tuntutan saya malah jadi dua kali lipat yaitu total semuanya Rp320 juta," katanya.
Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info