Selain Chozin, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Irman Gusman juga setuju atas usulan moratorium. Ia mengusulkan agar deklarasi penundaan pemekaran wilayah harus dituangkan dalam sebuah aturan hukum. DPD, katanya, siap memfasilitasi pertemuan tiga pihak dalam deklarasi moratorium ini. Untuk lebih kuat kalau perlu Perpu ya diterbitkan saja. Pertemuan ini betujuan untuk mewujudkan realisasi moratorium pemekaran daerah, katanya.
Tidak bisa dipungkiri, salah satu alasan keinginan pemekaran adalah keinginan daerah untuk memiliki pendapatan yang layak. Anggota Komisi XI DPR Harry Azhar Azis berpendapat, dilihat dari sisi politik, daerah-daerah di Indonesia sudah otonom, bahkan sangat liberal. Namun, itu semua tidak dibarengi dengan tingkat fiskal. Sebab di tingkat kabupaten dan kota, pendapatan asli daerah hanya 15 persen, sisanya 85 persen dari APBN.
Selama ini, kata Harry, kecilnya pendapatan daerah, menyebabkan Pemda harus mencari dana tambahan dengan melakukan sistem pajak dan retribusi sendiri. Harry yang saat ini dipercaya sebagai ketua pansus RUU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menerangkan, DPR sudah sepakat dengan pemerintah membuat sistem pajak closed down. Kendati demikian, ia setuju dengan penundaan rencana pemekaran daerah. Tapi khusus rencana peleburan daerah, dia mengingatkan, pemerintah perlu mengajukan revisi atas Undang-Undang Pemerintahan Daerah tahun depan.
