Pemekaran daerah yang terus terjadi tak membuat masyarakat daerah setempat sejahtera. Hal itu terjadi, karena diduga pemekaran daerah hanyalah permainan sejumlah elit politik di daerah dan pusat.
Demikian pakar hukum tata negara Margarito Kamis dalam sebuah diskusi di Gedung DPD, Rabu (8/5). “Pemekaran daerah otonomi baru mainan elite di daerah dan Jakarta,” ujarnya.
Dia berpendapat pemekaran daerah otonomi baru (DOB) di sejumlah wilayah tidak bertujuan mempercepat kesejahteraan masyarakat. Sebaliknya, pemekaran daerah hanya memperkaya pejabat dan elit tertentu. “Manfaat bagi masyarakat tidak ada,” ujarnya.
Margarito meminta DPR, pemerintah dan DPD mempertimbangkan kembali pemekaran daerah secara komprehensif. Perspektif hukum tata negara, DPD dapat mencegah inisiatif DPR untuk melakukan pemekaran. Karena pemerintah memberlakukan moratorium. “Pemerintah harusnya memiliki disain besar mengenai daerah otonomi di Indonesia,“ ujar dosen Fakultas Hukum Universitas Khairun Ternate itu.
Direktur Penataan Daerah Otsus DPOD Kemendagri Boy Tenjuri menyatakan pemerintah tak pernah main-main dalam menangani pemekaran daerah. Dikatakan Boy, di tempat sama, pemerintah telah menetapkan moratorium bagi pemekaran daerah.
Hanya saja, DPR memiliki inisiatif untuk mengajukan daerah pemekaran. “Pemerintah sudah berlakukan moratorium, tapi teman-teman masih ada yang menanyakan bagaimana ini (pengajuan pemekaran, red). Kami tidak akan bermain-main karena ada kebijakan moratorium,” pungkasnya.