Pemerintah Akan Sederhankan Izin Impor Bawang
Berita

Pemerintah Akan Sederhankan Izin Impor Bawang

Bersama pemerintah, BI juga terlibat dalam membahas kebijakan pembatasan impor hortikultura.

FAT/ANT
Bacaan 2 Menit
Pemerintah akan menyederhanakan izin impor bawang. Foto: archive.kaskus.co.id
Pemerintah akan menyederhanakan izin impor bawang. Foto: archive.kaskus.co.id

Kementerian Pertanian (Kementan) bersama Kementerian Perdagangan (Kemendag0 menyepakati untuk melakukan penyederhanaan perizinan impor bawang putih dengan dilakukan di bawah satu atap.

"Kaitan dengan perizinan, sudah ada kesepakatan antara Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan bahwa proses perizinan akan dilakukan satu atap. Apakah secara fisik dalam satu kantor atau dalam bentuk online," kata Menteri Pertanian, Suswono, Jumat (15/3).

Menurutnya, kesepakatan tersebut diharapkan dapat mempercepat penyelesaian persoalan bawang putih, baik dari sisi pasokan maupun harga. "Kami akan laporkan dulu di Kementerian Perekonomian untuk diputuskan modelnya seperti apa, setelah itu baru kita sampaikan ke Presiden," katanya.

Mentan berharap dengan peraturan satu atap tersebut, impor bawang putih ke depannya benar-benar dilakukan oleh importir terdaftar (IT). "Yang penting IT itu diberikan kepada pelaku importir yang sesungguhnya, sehingga tidak ada jual beli kuota. Itu penegasannya, sehingga proses lebih cepat," katanya.

Bank Indonesia turut cemas dengan melonjaknya harga bawang di pasaran. Deputi Gubernur Bank Indonesia terpilih, Perry Warjiyo, mengatakan BI terus melakukan komunikasi dengan Menko Perekonomian dan Menteri perdagangan terkait tingginya harga bawang. Bersama pemerintah, bank sentral juga terlibat dalam membahas kebijakan pembatasan impor hortikultura.

Menurut Perry, meroketnya harga bawang di pasaran menyebabkan terjadinya inflasi. Namun, ia memperkirakan kenaikan harga bawang putih ini bersifat temporer. Berdasarkan survey mingguan yang dilakukan BI, harga bawang merah dan bawang putih serta cabai masih terlalu tinggi.

“Kita berkomunikasi dengan pemerintah untuk mengatasi baik dari sisi perdagangan maupun sisi pasokannya," kata Perry.

Halaman Selanjutnya:
Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info