Pemerintah Berlakukan PP Cost Recovery Baru
Berita

Pemerintah Berlakukan PP Cost Recovery Baru

Lahir karena sinyalemen adanya pembebanan biaya yang tidak seharusnya oleh kontraktor dengan dalih cost recovery.

Hukumonline News
Hukumonline News
Mvt
Bacaan 2 Menit

 

Selain masalah cost recovery, lanjut Alsyah, PP ini juga mengatur adanya pajak penghasilan yang dipungut atas pengalihan saham kontraktor kepada pihak lain. Besarannya bervariasi. Untuk pengalihan aset yang terjadi selama masa eksplorasi, dikenakan PPh sebesar lima persen. Sementara, PPh untuk pengalihan aset selama masa eksploitasi lebih besar, yaitu tujuh persen. “Selama ini kan dikenakan dengan tarif PPh yang umum, sehingga besarannya lebih besar,” jelasnya.

 

Namun, Alsyah menegaskan, ada pengecualian atas pemungutan PPh ini. Pengecualian diberikan pada pengalihan saham kontraktor kepada daerah. Hal ini sesuai aturan dalam PP No. 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. Dalam Pasal 34 PP tersebut, kontraktor wajib menawarkanparticipating interest (pengalihan saham) sebesar 10 persen kepada Badan Usaha Milik Daerah. Penawaran ini sudah harus dilakukan sejak rencana pengembangan lapangan dari suatu wilayah kerja disetujui Menteri ESDM berdasarkan pertimbangan BP Migas. 

 

Hal menarik lain, ujar Alsyah, pemerintah akan membebaskan bea masuk untuk barang-barang impor kebutuhan eksplorasi. Hal ini agar upaya lifting migas dapat lebih meningkat. Pada kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Agus Martowardojo menyampaikan pandangannya atas keluarnya PP No.79/2010. Ia berharap, aturan ini bisa menjaga kepastian hukum sehingga lebih menyemangati industri migas. “Terutama untuk kebaikan industri migas dalam negeri,” pungkasnya.

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info