Dalam hitungan hari, kasus penganiayaan terhadap TKI di Arab Saudi kembali terjadi. Setelah Sumiyati yang digunting lidahnya oleh majikan, kini giliran Kikim Komalasari mengalami nasib serupa. Bahkan, ia ditemukan tidak bernyawa di tong sampah kawasan Abha Asir. Atas rentetan kejadian ini, Pemerintah didesak membuat nota kesepahaman (memorendum of understanding/MoU) dengan Arab Saudi.
Adalah anggota Komisi IX DPR, Rieke Dyah Pitaloka, yang mendesak agar pemerintah membentuk MoU dengan Arab Saudi untuk perlindungan TKI. Ia menganggap, tanpa adanya MoU kasus kekerasan terhadap TKI rawan terulang. “Apalagi, saat ini kedua negara belum memiliki perjanjian apa-apa terkait dalam hal perlindungan TKI,” katanya kepada hukumonline.
Ia menegaskan, pemerintah harus mendorong dan mengawal kasus penganiayaan TKI sesuai hukum. Bila perlu, dunia internasional mengetahui kasus ini, sebab pelanggaran hak asasi manusia (HAM) telah terjadi di Arab Saudi.
Rentetan kasus penganiayaan terhadap TKI menjadi bukti minimnya perlindungan hukum dari Pemerintah terhadap para pahlawan devisa tersebut. Padahal, kata Rieke, perlindungan terhadap seluruh warga negara merupakan amanat yang tertuang dalam konstitusi yang harus dijalankan oleh para penyelenggara negara.
Dalam hal legislasi, DPR sendiri tengah membahas revisi Undang-Undang No 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri. Politisi dari PDIP ini mengakan, semua pasal yang ada dalam undang-undang tersebut, hanya 8 pasal yang mengatur mengenai perlindungan terhadap TKI. “Sedangkan sisanya berisi tata niaga atau perdagangan,” ujarnya.
Untuk diketahui, jumlah kasus penganiayaan TKI, khususnya TKW semakin besar. Data dari Migrant Care menyatakan, sebanyak 5.563 TKW dikabarkan bermasalah di Arab Saudi. Kabar terakhir, Kikim Komalasari, TKI asal Cianjur kelahiran 9 Mei 1974 ditemukan tewas tiga hari sebelum hari Raya Idul Adha. Dia tewas dalam keadaaan naas. Dugaan sementara, Kikim diperkosa terlebih dahulu sebelum di bunuh dan mayatnya dibuang ke tong sampah.
Aktivis Migrant Care, Anis Hidayah mengatakan terungkapnya kasus penganiayaan keji terhadap TKW Arab Saudi, menunjukkan telah terjadi pembiaran terhadap berbagai kekerasan dan pelanggaran HAM atas PRT migrant yang selama ini berlangsung sistematis. Sayangnya, Pemerintah tidak menganggap hal ini sebagai persoalan serius yang menuntut perhatian dan tindakan kongkret agar tidak ada lagi korban berjatuhan.
“Berdasarkan kasus-kasus yang ada, mestinya, kedua pemerintah, terutama, pemerintah Indonesia mengakui kegagalan dalam melindungi PRT migrant,” tuturnya.
Menurut Anis, tidak adanya kesepakatan berupa MoU antara Pemerintah Indonesia dengan Arab Saudi tentang perlindungan PRT migrant Indonesia menjadi cermin buruk bagi kedua negara. Absennya proteksi hukum bagi PRT migrant, membuka ruang lebar untuk berbagai kekerasan dan pelanggaran terhadap mereka.
Sementara itu, Hikmahanto Juwana, Guru Besar Hukum Internasional mengatakan, Pemerintah harus mengambil langkah fundamental dan strategis untuk memastikan agar penganiayaan terhadap para TKI diakhiri. Setidaknya, ada tiga langkah yang perlu dilakukan. Pertama, perwakilan Indonesia di luar negeri yang menjadi tujuan para TKI harus benar-benar memantau proses hukum atas tindakan tidak manusiawi para majikan yang melakukan penganiayaan, bahkan berujung pada kematian.
“Pemantauan sangat penting agar penganiayaan mendapat ganjaran dan menjadi efek pencegah bagi para majikan lain,” katanya.
Kedua, pemerintah harus secara serius menangani Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) yang bertindak sebagai agen pengirim TKI. PJTKI harus dipastikan tidak mengirim tenaga kerja seadanya karena tenaga kerja demikian berpotensi untuk dianiaya sebagai akibat dari kekesalan majikan.
Ketiga, pemerintah harus mampu menegosiasikan dan menyepakati perjanjian bilateral dengan negara penerima para TKI. Perjanjian bilateral ini mengakomodasi ketentuan-ketentuan dari Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families (Konvensi Perlindungan atas Hak-hak Buruh Migran dan Keluarganya).
Menurut Himahanto, Konvensi Buruh Migran tidak akan bermanfaat meski Indonesia berkeinginan meratifikasi mengingat negara penerima TKI tidak meratifikasi. “Bila merujuk pada MoU yang ditandatangani antara Indonesia dan Malaysia, maka MoU tersebut masih sangat jauh dalam memberi perlindungan dibandingkan dengan Konvensi Buruh Migran,” terangnya.
Akan Dikaji
Adanya desakan agar pemerintah segera melakukan MoU dengan Arab Saudi ditanggapi Menakertrans, Muhaimin Iskandar. Dalam keterangannya di situs kementerian, ia mengatakan, pengkajian ulang penempatan TKI Informal akan dilakukan dengan serius sebelum pemerintah memutuskan perlu-tidaknya dilakukan moratotium penempatan TKI informal ke Arab Saudi.
Dalam tahapan pengkajian ulang, katanya, pemerintah Indonesia akan melakukan pengetatan dan pembatasan, dalam arti positif, terhadap penempatan TKI informal di luar negeri, khusus di Arab Saudi dengan cara membenahi proses keberangkatan termasuk diantaranya pemeriksaan kelengkapan dokumen dan kesiapan mental dan fisik pada calon TKI yang diperketat.
Dijelaskan Menakertrans, tahapan pengkajian ulang itu meliputi investigasi, analisa serta menghitung perbandingan antara manfaat dan kerugiannya. Lantas, kenapa perlu dikaji ulang? Soalnya, kata Muhaimin, setiap harinya, permintaan keberangkatan TKI ke Arab Saudi mencapai 200-300 orang. Sedangkan saat ini jumlah TKI yang bekerja sebagai PLRT mencapai angka 500 ribu orang.
“Kita juga harus memperhatikan prinsip dasar bahwa Pemerintah tidak bisa melarang hak warga negara untuk bekerja di luar negeri,” kata Pak Menteri.
















